JAKARTA (Mtimes) – Nama Rocky Gerung dikenal luas publik melalui berbagai diskusi terbuka, media sosial, serta acara di sejumlah stasiun televisi.
Rocky sering melontarkan pandangan dan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah serta dinamika politik nasional dengan pendekatan filsafat.
Sekarang ia menjadi bagian dari kekuasaan. Perubahan posisi dari luar pemerintahan ke dalam pemerintahan merupakan bagian dari dinamika perebutan pengaruh dalam politik.
Pertanyaannya, apakah posisi baru yang diemban Rocky Gerung akan mempengaruhi sikap kritis dan integritasnya?
Bila menengok kebelakang, jejak digital pengamat politik Rocky Gerung kembali viral dan memicu perdebatan hangat di media sosial usai dirinya resmi dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Rekaman video percakapan lamanya bersama pakar hukum tata negara Feri Amsari mendadak diunggah ulang di akun Threads pribadi Feri.
Dalam rekaman tersebut, Rocky sempat menegaskan sikapnya jika mendapat tawaran jabatan di lingkaran kekuasaan.
“Kalau sewaktu-waktu, tiba-tiba memang panggilan untuk mengabdi itu datang?” tanya Feri.
“Saya bilang kalau tawaran itu datang maka saya akan dengan cara saksama dalam tempo sesingkat-singkatnya menolak,” jawab Rocky.
Wajah Asli Politik
Sikap Rocky yang kini menerima pinangan Presiden Prabowo melahirkan pertanyaan publik mengenai konsistensinya. Berbagai pandangan pun muncul pasca dilantiknya Rocky sebagai watimpres.
Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyebut posisi Rocky Gerung sebagai “dungu murokab” (kedunguan yang berlapis-lapis) dalam diskusi publik Poros Wartawan Jakarta (PWJ) bertajuk Reshuffle Kabinet, Kepentingan Rakyat.
Ubedilah menilai Rocky Gerung telah bergeser posisinya dan menunjukkan inkonsistensi narasi politik, terutama terkait dukungannya atau pembelaannya terhadap kebijakan pemerintah serta posisinya yang dikaitkan dengan lingkaran kekuasaan.
Sementara, Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, mengomentari pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan menyebutnya sebagai gambaran dari “wajah asli politik”.
Dedy meragukan apakah Rocky Gerung akan tetap bersikap kritis setelah masuk ke dalam pemerintahan, dengan menyampaikan pesimisme “sepertinya tidak”.
Rocky: Bukan Kritik Tapi Kritis
Menanggapi hal itu, Rocky berdalih bahwa posisi Wantimpres berbeda dari jabatan teknis di jajaran kabinet. Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan fungsi etis lembaga tersebut untuk memantau ekses kebijakan serta memberikan masukan strategis.
“Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa dewan pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan,” jelas Rocky.
Ia menambahkan bahwa dewan pertimbangan berfokus pada evaluasi dan kaji ulang jangka panjang ketimbang urusan teknis harian.
“Tentu ada fungsi yang lebih politis, yaitu memonitor situasi politik, memonitor situasi kebudayaan. Jadi semua hal yang akan dibicarakan di dalam dewan didasarkan pada tanggung jawab etis dari masing-masing anggota,” terang Rocky.
“Jadi dewan ini bukan untuk melayani pertanyaan-pertanyaan konkret harian. Diperlukan kontemplasi, diperlukan evaluasi, diperlukan bahkan kemampuan untuk berfantasi tentang masa depan republik,” sambungnya.
Meski telah masuk ke dalam benteng kekuasaan, Rocky menjamin integritas dan daya kritis pemikirannya tidak akan luntur.
“Bukan mengkritik. Dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan tuh,” kata Rocky.
“Ya kan cuma pindah, saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break. Udah,” pungkas Rocky. (adi)