JAKARTA, (Mtimes) – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melepas jas almamater saat menggelar demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Bersama elemen masyarakat sipil, mereka menyuarakan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Hafidz Hernanda, mengatakan mahasiswa melepas jas almamater untuk menghilangkan sekat antara mahasiswa dan masyarakat.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa. Masyarakat yang menghadapi persoalan ekonomi, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga dampak kerusakan lingkungan juga berhak menyampaikan tuntutan.
Hafidz menegaskan, setiap warga negara memiliki hak untuk mengawasi pemerintah dan menyuarakan persoalan yang mereka hadapi.
“Semua orang yang ada di Indonesia yang memang saat ini di bawah penindasan, itu mereka semua bisa untuk melakukan hal tersebut,” kata Hafidz di Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Meski melepas identitas kampus, mahasiswa tetap menyiapkan mekanisme untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya provokator atau penyusup ke dalam barisan demonstran. Namun, Hafidz tidak menjelaskan secara terperinci mekanisme tersebut.
“Kami sendiri sudah mempunyai mekanisme terkait provokator ataupun ada beberapa penyusup-penyusup. Tapi untuk mekanismenya aku tidak bisa memberitahu,” ujarnya.
Mahasiswa dari Berbagai Kampus Bergabung
Aksi tersebut digelar Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat) dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil.
Sejumlah kampus yang bergabung antara lain Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Diponegoro, UPN Veteran Yogyakarta, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga.
Hafidz memperkirakan sekitar 500 hingga 700 orang dari berbagai kampus dan koalisi masyarakat sipil mengikuti aksi tersebut.
Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, juga hadir untuk menyuarakan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah mereka.
Menurut Hafidz, kehadiran mahasiswa ULM menjadi cara untuk membawa pengalaman warga yang terdampak karhutla ke dalam agenda demonstrasi di Jakarta.
“Hari ini ada juga dari ULM dari Kalimantan. Kami mengundang mereka karena merekalah sebenarnya perwakilan dari Kalimantan yang merasakan sesaknya napas (akibat karhutla) dan sebagainya,” terang Hafidz.
Bawa Lima Tuntutan untuk Pemerintah
Dalam aksi tersebut, Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan utama sebagai bahan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga meminta pemerintah memulihkan kesehatan warga terdampak, mengadili pihak korporasi yang bertanggung jawab, serta mencabut izin perusahaan yang terlibat dalam krisis lingkungan.
Kedua, mahasiswa menuntut perbaikan kebijakan ekonomi dan pemulihan kepercayaan pasar.
Ketiga, mereka mendesak pemerintah menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Keempat, mereka meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Kelima, mereka menuntut pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan akses yang merata terhadap layanan publik.
Hafidz juga menegaskan bahwa surat yang disampaikan kepada kepolisian merupakan pemberitahuan pelaksanaan aksi, bukan permohonan izin. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.
“Bila memang ada kawan-kawan yang ingin lebih dari jam 6 sore itu tidak apa-apa, itu hak kami sebagai rakyat,” ujarnya.
Siapkan Aksi Lanjutan pada 28 Oktober
Komite Sadar juga berencana menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Melalui aksi tersebut, mereka ingin menghimpun suara generasi muda yang menilai berbagai persoalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mendapat perhatian serius.
Hafidz mengatakan momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap kondisi saat ini.
“Untuk tanggal 28 itu tepat kepada Sumpah Pemuda. Jadi kita menyerukan juga suara-suara generasi muda yang memang saat ini merasa sudah tertindas dan sudah cukup,” pungkasnya.