JAKARTA, (Mtimes) – Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil berhasil menembus penjagaan aparat dan menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Massa membentangkan spanduk bertuliskan “All Eyes on Karhutla” dan “Prabowo-Gibran Gagal Total”.
Sementara itu, sebagian peserta aksi masih tertahan di depan Gedung UOB karena aparat kepolisian dan TNI AD mengadang mereka. Situasi tersebut berdampak pada lalu lintas karena petugas menutup Jalan Sudirman menuju Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin.
Rian, peserta aksi dari perguruan tinggi di Jawa Barat, menyayangkan tindakan aparat yang menghalangi demonstrasi. Menurutnya, menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.
“Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar,” tegas Rian.
Mahasiswa lainnya, Aqil, mengatakan aksi tersebut berangkat dari keresahan terhadap biaya pendidikan yang semakin mahal, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Dia juga meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan pembangunan batalion yang dinilai sarat kepentingan.
Komite Sadar Bawa Lima Tuntutan
Aksi ini diinisiasi Komite Sadar yang melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Diponegoro, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Serikat Mahasiswa UGM, dan Keluarga Mahasiswa ITB.
Komite Sadar mengusung tema “Tepati atau Pergi” sebagai kelanjutan aksi di kawasan Tugu Tani pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Massa juga menggunakan simbol tiga jari atau three-finger salute dari The Hunger Games sebagai simbol perlawanan dan solidaritas gerakan prodemokrasi.
Dalam aksinya, Komite Sadar menyampaikan lima tuntutan utama:
- Tetapkan status bencana nasional. Mereka mendesak pemerintah menangani bencana di Kalimantan, Sumatra, dan Papua serta mengadili korporasi yang dinilai menyebabkan bencana ekologis.
- Evaluasi penggunaan APBN. Mereka meminta pemerintah menghentikan MBG dan KDMP. Komite Sadar menyebut MBG dalam RAPBN 2027 menyerap 29 persen anggaran pendidikan atau sekitar Rp240 triliun.
- Turunkan biaya pendidikan dan perbaiki layanan publik. Mereka menyoroti kesenjangan akses pendidikan, minimnya perlindungan pekerja, keterbatasan dokter di puskesmas, serta akses air minum perpipaan.
- Berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka mendesak pemerintah menghentikan penyalahgunaan hukum dan memperluas partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang.
- Pulihkan kebebasan sipil dan tuntaskan pelanggaran HAM. Mereka meminta pemerintah menjamin kebebasan berpendapat, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Dalam tuntutan terakhir, Komite Sadar menyinggung kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan Brimob saat demonstrasi serta penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.
14.324 Personel Gabungan Disiagakan
Untuk mengamankan berbagai kegiatan di Jakarta, aparat menyiagakan 14.324 personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait. Personel ditempatkan di sejumlah titik, termasuk Medan Merdeka Selatan, Bundaran HI, dan Gedung DPR/MPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan terdapat 77 kegiatan masyarakat di DKI Jakarta pada hari itu, terdiri dari 53 aksi penyampaian aspirasi dan 24 kegiatan lainnya.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
“Pemerintah akan terus terbuka terhadap masukan masyarakat dan interaksi ini merupakan ruang positif yang perlu dijaga bersama,” ujar Syahganda.
Demonstrasi tersebut menjadi panggung bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk mendesak pemerintah menjawab persoalan lingkungan, pendidikan, ekonomi, korupsi, serta perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia.