JAKARTA, (Mtimes) – Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) setelah muncul dugaan penyalahgunaan di Jakarta Timur. Perusahaan pelat merah itu menonaktifkan enam pegawai dan membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menertibkan penyaluran beras bersubsidi tersebut.
Dugaan penyalahgunaan itu melibatkan oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Menanggapi temuan tersebut, BULOG melakukan pemeriksaan internal dan mengevaluasi distribusi agar program SPHP berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap temuan secara serius. Namun, ia memastikan perusahaan tetap mengedepankan pemeriksaan yang objektif.
“BULOG memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap penugasan pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap informasi maupun temuan di lapangan kami sikapi secara serius, objektif, dan sesuai ketentuan,” kata Ahmad Rizal dalam keterangan resmi BULOG yang dilansir pada Kamis, 29 Oktober 2026.
BULOG menonaktifkan enam pegawai sebagai langkah administratif untuk mendukung pemeriksaan internal. Perusahaan menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan kesimpulan akhir atas dugaan pelanggaran, melainkan upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas selama proses evaluasi berlangsung.
Selain menonaktifkan pegawai, BULOG membentuk Satgas Khusus Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Satgas ini bertugas memantau jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan penyaluran beras pemerintah mengikuti aturan.
Ahmad mengatakan BULOG juga akan memperkuat pengawasan di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari kantor pusat hingga kantor wilayah dan cabang.
“Saya telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran BULOG, baik di kantor pusat, wilayah, maupun cabang, untuk semakin meningkatkan kedisiplinan, ketelitian, dan pengawasan dalam setiap tahapan penyaluran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan satgas menjadi salah satu langkah untuk membuat penyaluran beras SPHP lebih tertib dan terukur.
“Prinsipnya, kita ingin memastikan beras SPHP tersalurkan sesuai ketentuan, harga yang ditetapkan tetap terjaga, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
BULOG Evaluasi Mitra Penyalur
Pengawasan yang diperketat juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK), yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.
BULOG menegaskan bahwa setiap mitra wajib mematuhi aturan distribusi dan harga jual. Mitra juga tidak boleh menyalahgunakan beras yang pemerintah alokasikan untuk program tersebut.
Selanjutnya, BULOG akan mengevaluasi mitra secara berjenjang untuk menekan risiko penyimpangan di setiap mata rantai distribusi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga efektivitas program SPHP dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.