JAKARTA, (Mtimes) – Komisi III DPR siap bekerja lembur untuk menuntaskan pembahasan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Langkah ini dilakukan agar DPR bisa segera merampungkan pembahasan regulasi tersebut.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pihaknya membuka kemungkinan menggelar rapat hingga malam hari, bahkan melanjutkannya selama beberapa hari ke depan.
“Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis (12 November 2026) lembur,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan sekitar sepertiga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang berkaitan dengan perubahan substansi usulan pemerintah. Untuk mengejar target penyelesaian, Komisi III akan membahas sisa DIM secara maraton hingga malam hari.
Selain membahas substansi RUU, Komisi III juga membuka ruang bagi akademisi dan praktisi hukum untuk menyampaikan pandangan serta masukan. Langkah ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan sebelum DPR merampungkan regulasi tersebut.
Habiburokhman juga memastikan seluruh rangkaian rapat pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk rapat konsinyering, berlangsung di Kompleks Parlemen. Dengan demikian, Komisi III tidak akan menggunakan fasilitas di luar gedung DPR, seperti hotel, untuk menggelar rapat.
“Enggak ada konsinyering di hotel-hotel, itu enggak ada, ya. Semua di sini. Saya harap teman-teman bisa mengikuti jalannya pembahasan RUU Perampasan Aset,” ujar Habiburokhman.
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset pada Senin (9/11/2026), Komisi III membahas sejumlah poin penting dalam DIM. Materi tersebut mencakup mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana, prosedur penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh wacana pembentukan badan baru yang akan mengelola aset hasil tindak pidana. Sejumlah poin tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan aturan mengenai mekanisme perampasan dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.