JAKARTA, (Mtimes) – Korban investasi bodong berharap bisa mendapatkan kembali uang mereka melalui mekanisme perampasan aset. Harapan tersebut menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana di Komisi III DPR RI.
Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menilai RUU tersebut perlu mengatur mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan kepada korban. Menurutnya, pemerintah dan DPR tidak cukup hanya merampas aset pelaku, lalu menyetorkan seluruh hasilnya ke kas negara.
Bob mengatakan para korban investasi bodong beberapa kali menyampaikan aspirasi melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR. Mereka berharap undang-undang tersebut bisa membuka jalan agar aset yang berhasil dirampas dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban.
“Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, para korban investasi bodong yang sudah beberapa kali datang ke sini dalam RDP. Harapannya, aset yang dirampas dari pelaku tindak pidana itu bisa langsung dikembalikan kepada mereka melalui undang-undang ini, tidak semuanya masuk ke kas negara,” ujar Bob dalam Rapat Panja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Selain persoalan pengembalian aset, Bob juga menyoroti pengaturan tindak pidana di bidang perbankan. Ia menilai pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan karakteristik kejahatan agar RUU Perampasan Aset mampu menjangkau berbagai modus yang merugikan masyarakat.
Salah satu modus yang perlu mendapat perhatian ialah penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dengan menggunakan kedok koperasi. Meski pelaku menggunakan nama koperasi sebagai identitas lembaga, aktivitasnya bisa memiliki karakteristik tindak pidana perbankan.
Karena itu, Bob meminta Komisi III dan pemerintah mencermati rencana penghapusan tindak pidana di bidang perbankan dalam rumusan pemerintah. Menurutnya, penghapusan tersebut berpotensi membuat sejumlah modus kejahatan penghimpunan dana masyarakat tidak terjangkau oleh aturan perampasan aset.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga mengingatkan pentingnya menyusun ruang lingkup RUU secara proporsional. Jika DPR dan pemerintah merumuskan cakupan terlalu sempit, sejumlah tindak pidana yang merugikan masyarakat bisa luput dari pengaturan. Sebaliknya, cakupan yang terlalu luas berisiko mengaburkan batasan tindak pidana yang menjadi objek perampasan aset.
“Jangan sampai persoalan masyarakat yang selama ini mengadu kepada kita justru tidak tertampung. Namun, ruang lingkupnya juga jangan terlalu luas. Jadi, yang harus kita lihat adalah karakteristik tindak pidananya,” pungkasnya.