JAKARTA (Mtimes) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan mengundurkan diri dari jabatannya menjelang Rapat Paripurna DPR RI yang membuka Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 hari ini.
Kabar tersebut mencuat dari sumber di lingkungan pemerintahan yang menyebut Gibran berpeluang mundur pada sore ini jika fraksi-fraksi di DPR menyepakati dimulainya proses pemakzulan melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” kata sumber tersebut kepada media di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Belum Ada Konfirmasi Resmi
Hingga berita ini ditulis pukul 14.30 WIB, kabar pengunduran diri tersebut masih sebatas desas-desus dan belum terkonfirmasi. Belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun Istana yang membenarkan kabar tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna pembukaan masa sidang hari ini juga meminta publik tidak berspekulasi.
“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujar Puan usai paripurna.
Puan menegaskan posisi Gibran hingga saat ini masih tetap sebagai Wakil Presiden. “Masih Gibran masih wapres,” tegasnya.
Paripurna Tanpa Agenda Pemakzulan, Tapi HMP Terus Dikumpulkan
Rapat Paripurna DPR hari ini dibuka dengan kehadiran 403 anggota dan 11 izin, sehingga kuorum tercapai. Namun agenda paripurna tidak membahas pemakzulan Gibran.
Dalam pidato pembukaan, Puan menyampaikan 12 isu pengawasan. Kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo berada di urutan pertama, sementara polemik ijazah Gibran tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Meski tidak diagendakan, Puan membenarkan DPR telah menerima laporan soal usulan HMP atas polemik ijazah SMA Gibran. Anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera bahkan memamerkan dokumen pengusul HMP yang sudah ditandatangani lebih dari 10 anggota dari berbagai fraksi.
Pangkal Polemik: Putusan MA dan MK soal Ijazah
Isu pemakzulan ini berpangkal dari dua putusan pengadilan:
- Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah SLTA atau sederajat milik Gibran saat pendaftaran.
- Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Namun menurut konstitusi, kedua putusan itu tidak otomatis memberhentikan Wapres. Pemberhentian hanya bisa ditempuh lewat Pasal 7B UUD 1945, yakni pendapat DPR diuji MK, lalu diputuskan MPR.
Jika Gibran memilih mundur secara sukarela, prosesnya merujuk pada Pasal 8 UUD 1945 dan tetap akan diproses melalui sidang di DPR dan MPR untuk memilih pengganti.