JAKARTA (Mtimes) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Ibu Kota.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur terhadap Raperda tentang Pembangunan Keluarga di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta menegaskan, pembangunan keluarga merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan daerah. Sebab, keluarga menjadi lingkungan pertama dalam membentuk karakter, menanamkan nilai kehidupan, serta membangun kualitas sumber daya manusia.
Menurut Rano, tantangan pembangunan Jakarta yang terus berkembang, termasuk dalam proses transformasi menuju kota global, membutuhkan keluarga yang sehat, tangguh, dan berkualitas.
“Di tengah transformasi Jakarta sebagai kota global, keluarga turut berperan dalam menghadirkan masyarakat yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Dinamika dan perubahan kehidupan masyarakat membutuhkan dukungan kebijakan pembangunan keluarga yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar Rano saat membacakan pidato Gubernur.
Melalui Raperda tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya menghadirkan kebijakan pembangunan keluarga yang lebih terintegrasi. Upaya ini mencakup edukasi, pemberdayaan masyarakat, hingga penyediaan layanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan keluarga.
Pemprov DKI juga menekankan pentingnya memastikan seluruh keluarga mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta harmonis.
“Pemprov DKI Jakarta juga ingin memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta harmonis,” katanya.
Jadi Landasan Pembangunan Keluarga Jakarta
Rano berharap, Raperda Pembangunan Keluarga dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan manusia di Jakarta. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas, mandiri, tangguh, dan sejahtera.
Dengan adanya landasan hukum tersebut, pembangunan keluarga diharapkan tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan.
Pada kesempatan itu, Rano juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta yang telah memberikan persetujuan terhadap Raperda tersebut.
Ia menilai, berbagai masukan dan rekomendasi DPRD selama proses pembahasan menjadi bagian penting untuk menyempurnakan substansi regulasi sebelum ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif.
“Eksekutif menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menelaah secara cermat seluruh substansi dan mengesahkan Raperda ini,” ungkapnya.
Rano berharap, sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD terus diperkuat, terutama dalam tahap tindak lanjut dan pelaksanaan kebijakan.
Dengan demikian, Raperda Pembangunan Keluarga tidak sekadar menjadi produk regulasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membangun ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.