JAKARTA (Mtimes) – Komunikasi Istana pecah. Klaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyuruhnya tetap fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal ijazah langsung dibantah keras oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan.
Syahganda menegaskan, tidak ada lagi peluang hukum bagi Gibran di PTUN karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah final dan mengikat.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum,” kata Syahganda kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Syahganda, pandangan hukum Presiden Prabowo yang sah diwakili oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, bukan klaim Gibran.
“Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” tegas Syahganda. “Pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran.”
Awal Mula: Gibran Ngaku Disuruh Prabowo Fight
Bantahan ini muncul setelah sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Gibran menggelar keterangan pers di Kantor Wapres usai bertemu Prabowo selama 2,5 jam di Widya Chandra.
Gibran mengklaim Prabowo memberinya dukungan moral dan strategi hukum:
“Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan… Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Kata Yusril: Pintu PTUN Sudah Tertutup Total
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra di Istana, Selasa sore, menjadi kunci.
Yusril menjelaskan 2 alasan kenapa tidak ada lagi peluang:
1. Putusan Sudah Final and Binding
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” kata Yusril.
2. Gibran Tidak Punya Legal Standing untuk PK
Putusan MA No. 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan SMA Gibran No. 9149/D.D1/KS/2019, tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen Kemendikdasmen, bukan Gibran.
“Siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan,” jelas Yusril.
Artinya, Kemendikdasmen sebagai pihak yang kalah tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK), dan justru akan melaksanakan putusan MA untuk menarik dan memusnahkan dokumen penyetaraan tersebut. Gibran sendiri tidak bisa mengajukan PK karena bukan pihak di perkara itu.
Krisis Komunikasi Istana
Silang pendapat terbuka antara Wapres dan Kabakom ini menandai krisis komunikasi di lingkaran inti pemerintahan di tengah isu pemakzulan Gibran yang bergulir di DPR.
Syahganda mengaku menjadi saksi karena berada di Istana hingga pukul 18.00 WIB usai acara penganugerahan Pahlawan Nasional, dan sempat ngobrol 15 menit dengan Yusril yang baru keluar dari ruangan Prabowo sebagai orang terakhir yang dipanggil Presiden.
“Saya itu membenarkan Yusril, karena saya di Istana itu ngobrol sama Yusril 15 menit. Dia yang terakhir dipanggil Presiden,” kata Syahganda.