JAKARTA (Mtimes) – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkap nama baru. Setelah menetapkan 4 Jenderal jadi tersangka, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sosok berinisial TK dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Polri akhirnya buka suara siapa TK sebenarnya, Jumat (13/11/2026).
Siapa Sosok TK?
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan:
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” ujar Johnny di Jakarta, Jumat dini hari.
Nama lengkap dan jabatan TK belum diungkap Polri. Namun yang jelas, TK adalah perwira aktif bintang satu.
Statusnya saat ini: Sedang diperiksa Biro Wabprof Divpropam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” kata Johnny.
Apa Peran Brigjen TK?
Kapolri Suyudi Ario Seto menjelaskan peran TK dalam struktur operasi penyadapan. TK bukan operator penyadap, tapi tim lapangan untuk surveillance atau pengintaian fisik.
Ini terkait peran tersangka utama Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS).
Suyudi menjelaskan 4 peran AS:
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi di depan Komisi III DPR.
Alurnya:
- Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo – mantan Kapolri) diduga memberi perintah penyadapan.
- Irjen AS meneruskan perintah ke operator di Monitoring Center untuk sadap tanpa surat permohonan penyidik resmi.
- Perintah itu disampaikan lewat jalur atensi, lisan dan WhatsApp.
- Hasil sadap dilaporkan AS kembali ke LSP.
- AS memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan surveillance (pengawasan / pengintaian fisik) sebagai tindak lanjut hasil sadapan.
Polri belum menyebut siapa target surveillance yang dilakukan TK, apakah Presiden Prabowo sendiri atau pihak lain. Kasus ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim pada 30 Oktober 2026 setelah pelapor curiga disadap.
Empat Jenderal Sudah Jadi Tersangka
Brigjen TK belum ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini 4 Jenderal sudah ditetapkan tersangka kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik 2025-2026:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) – eks Kapolri
- Irjen Slamet Uliandi (SU) – eks Kadiv TIK Polri, Dewan Pembina Monitoring Center, diduga pemberi izin penyadapan dan penghapusan file. Belum ditahan karena sakit pasca-stroke.
- Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS) – Kadivkum Polri, Plt Kabag Mon 7 Okt 2025 – 1 Okt 2026
- Irjen Eko Hadi Santoso (EH) – Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri, Kabag Mon.
Tiga tersangka sudah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Barang bukti: 6.000 lebih target penyadapan termasuk Presiden Prabowo dan mahasiswa.
Polri menyebut akan mendalami kemungkinan pasal makar. Bareskrim sudah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli.