JAKARTA (Mtimes) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menutup pintu spekulasi. Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan itu diumumkan AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan dua hal. Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY tegas.
Pernyataan ini langsung mematahkan spekulasi yang sempat menempatkan AHY sendiri di bursa cawapres teratas.
Alasan Konstitusional: Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945
AHY menjelaskan sikap Demokrat murni karena menghormati konstitusi, bukan karena tidak punya kader.
“Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” jelas AHY.
“Karena itu kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam hal ini.”
“Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tambah AHY.
Sudah Konsultasi dengan SBY
AHY menegaskan sikap ini bukan keputusan personal, tapi sudah sesuai konstitusi partai dan telah dikonsultasikan dengan Majelis Tinggi Partai.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat. Telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” ungkap AHY.
“Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” pungkas AHY.
Bukan Satu-Satunya
Sikap Demokrat senada dengan Partai Golkar yang sehari sebelumnya juga menyatakan tidak akan menyodorkan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut MPR akan segera bersurat ke Presiden untuk minta 2 nama calon Wapres setelah Rapat Gabungan Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Presiden punya waktu 14 hari untuk mengusulkan, dan MPR punya waktu maksimal 60 hari sejak 12 November 2026 untuk memilih Wapres definitif.
Dengan Demokrat mundur, bursa kini sepenuhnya berada di tangan Prabowo.