JAKARTA (Mtimes) – Pengamat politik sekaligus mantan Menpora Roy Suryo buka suara keras soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, langkah mundur itu adalah siasat licik untuk menghindari proses pemakzulan dan mengamankan hak pensiun.
“Jangan terkecoh. Kalau memang serius mau mundur, langsung mundur, jangan pakai drama pengumuman segala. Jangan tiru gaya Jokowi!,” sindir Roy Suryo.
Mundur Dapat Fasilitas, Dimakzulkan Tidak
Dalam video yang viral di YouTube berjudul “ROY SURYO BONGKAR SIASAT MUNDUR”, Roy bedah aturan perundang-undangan.
Jika Gibran mundur atas permintaan sendiri
- Masih dapat hak pensiun mantan Wapres seumur hidup
- Masih dapat protokoler, pengawalan Paspampres, rumah dinas, dan fasilitas negara
- Catatan sejarah sebagai Wapres yang mengundurkan diri secara terhormat
Jika dimakzulkan lewat DPR/MPR (Hak Menyatakan Pendapat / HMP):
- Tidak dapat hak pensiun
- Tidak dapat fasilitas mantan pejabat
- Statusnya diberhentikan karena pelanggaran, dan dugaan pelanggaran hukum (ijazah, Fufufafa, etika MK) tetap bisa diusut tuntas
“Itu liciknya di situ. Publik harus waspada. Kalau mundur, semua hak tetap aman. Kalau dimakzulkan, semua hilang. Makanya dia pilih mundur sebelum sidang istimewa pemakzulan digelar,” ujar Roy.
Roy menegaskan desakan pemakzulan harus tetap jalan walau Gibran sudah mundur, agar ada kejelasan konstitusional.
“Publik jangan dikecoh. Tetap dorong sidang istimewa pemakzulan, agar dugaan pelanggaran tetap diusut. Jangan biarkan mundur jadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban konstitusi,” kata Roy.
Roy Sudah Ditunjuk Jadi Ahli Pemakzulan
Roy mengaku sudah ditunjuk Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebagai ahli dalam permohonan pemakzulan Gibran sejak 2025.
“Ada empat klausul: soal Putusan MK 90 yang cacat hukum karena diputus paman sendiri Anwar Usman, soal kapasitas-kapabilitas, soal akun Fufufafa, dan soal korupsi. Saya akan support data tentang Fufufafa dan keabsahan ijazah,” ujar Roy.
Ia juga mendukung gugatan perdata Rp125 triliun terhadap Gibran di PN Jakpus (Perkara 583/Pdt.G/2025/PN http://Jkt.Pst) yang mempersoalkan ijazah SMA Gibran yang disebut hanya setara O-Level dari Orchid Park Secondary School Singapura, bukan SMA sederajat sesuai UU No.7 Tahun 2017.
Gibran Menyalip Agenda Pemakzulan
Pengamat menilai langkah Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR dan Presiden Prabowo di Lanud Halim pada Rabu (11/11/2026) dinilai menyalip agenda Hak Menyatakan Pendapat pemakzulan yang sudah ditandatangani 120 anggota DPR dari 8 fraksi.
“Pantas Gibran milih mundur daripada dimakzulkan. Kalau dia tulus, buktikan langsung tanpa embel-embel pengumuman,” pungkasnya.