JAKARTA, (Mtimes) – Lini masa media sosial kini menjadi ruang perebutan perhatian warganet. Di tengah banjir video pendek, kecepatan menjadi modal utama untuk meraih penonton, interaksi, dan keuntungan finansial.
Para pengelola akun pemotong video atau clipper memanfaatkan potongan rekaman, judul provokatif, musik emosional, dan gambar cepat untuk menarik perhatian. Namun, teknik yang awalnya berkembang dalam pemasaran digital kini juga digunakan untuk kepentingan politik, mulai dari menonjolkan janji kampanye hingga membangun sentimen negatif terhadap lawan.
Di balik sejumlah akun, terdapat dugaan insentif ekonomi, pendanaan, dan jaringan kerja yang menghubungkan kreator konten dengan agensi komunikasi politik.
Algoritma Mempercepat Penyebaran
Algoritma media sosial berperan penting dalam menyebarkan video pendek. TikTok, misalnya, merekomendasikan konten berdasarkan perilaku pengguna, termasuk interaksi dan perhatian mereka terhadap video.
Ismail Zaky Al Fatih dan kolega membahas fenomena ini dalam penelitian Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu (2024: hlm. 3-6). Mereka menjelaskan bahwa konten politik yang memancing emosi cenderung menghasilkan banyak interaksi. Akibatnya, informasi yang lebih objektif berisiko tenggelam, sementara pengguna dapat terjebak dalam ruang gema (echo chamber) yang terus menyajikan pandangan serupa.
Riset dalam Jurnal Sosial Humaniora (2026) mencatat bahwa pemotongan video menjadi strategi komunikasi politik paling dominan menjelang Pemilu 2024 di Jakarta, dengan porsi 35 persen. Strategi lainnya meliputi penonjolan kebijakan pro-rakyat (25 persen), amplifikasi momen viral (20 persen), pencitraan pemimpin visioner (12 persen), dan serangan terbuka terhadap lawan (8 persen).
TikTok menjadi platform distribusi utama dengan porsi 42 persen, disusul Instagram Reels (28 persen), YouTube Shorts (15 persen), Twitter/X (10 persen), dan Facebook (5 persen).
Peneliti Dwi Putra Asmara dan Muhammad Arief Erlangga juga menemukan bahwa akun mikro dengan kurang dari 50 ribu pengikut mencatat engagement rate 18,4 persen. Angka ini lebih tinggi daripada akun mega dengan lebih dari 500 ribu pengikut, yang mencatat 8,2 persen.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa akun kecil dapat menarik interaksi lebih tinggi karena menghadirkan kesan autentik dan kedekatan dengan komunitas.
Sementara itu, Dimas Subekti dan kolega dalam penelitian Social Media and Disinformation for Candidates: The Evidence in the 2024 Indonesian Presidential Election (2025: hlm. 162) menjelaskan perubahan pola distribusi propaganda politik. Jika akun besar menjadi poros utama pada Pemilu 2019, menjelang Pemilu 2024 akun kecil juga mampu menjangkau pemilih muda melalui video pendek yang masuk ke halaman For You Page (FYP).
Jaringan di Balik Propaganda Digital
Akun yang mendadak populer tidak selalu bekerja secara mandiri. Dalam sejumlah operasi propaganda, kreator konten, agensi komunikasi politik, dan penyokong dana dapat membentuk rantai kerja yang terorganisasi.
Rinaldi Camil, Natasha Hassan Attamimi, dan Klara Esti memetakan industri buzzer Indonesia dalam penelitian Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia (2017: hlm. 13-18). Mereka menguraikan peran agensi dalam menghubungkan klien dengan pekerja digital, menetapkan tarif, menyiapkan akun, dan menyusun narasi kampanye.
Menjelang Pemilu 2024, dua halaman Facebook anonim, Amin Gak Aman dan Gak Mau Sama Gamud, menjadi contoh penggunaan potongan video untuk menyerang kandidat.
Amin Gak Aman pernah menyebut Anies Baswedan sebagai “gubernur terbodoh versi Google”. Mafindo menyatakan klaim tersebut sebagai hoaks.
Sementara itu, Gak Mau Sama Gamud menggunakan potongan wawancara Ganjar Pranowo dalam siniar Deddy Corbuzier pada Desember 2019. Halaman tersebut menyandingkan pernyataan Ganjar mengenai video porno dengan penjelasan medis tentang bahaya pornografi.
Menurut laporan The Jakarta Post, video lengkapnya menunjukkan bahwa Ganjar membahas perbedaan antara privasi dan penyebaran video yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemotongan konteks berpotensi membuat penonton menangkap makna yang berbeda dari pernyataan aslinya.
Christiany Juditha dan Josep J. Darmawan menjelaskan pola manipulasi tersebut dalam penelitian From Framing to Disinformation: Clippers and the Shift of Messages Meaning on Social Media (2025: hlm. 317-325). Pelaku mengubah makna pesan dengan menonjolkan unsur emosional dan menghilangkan konteks rasional.
Paparan berulang terhadap konten semacam ini berisiko membentuk clipper mentality, yaitu kebiasaan menilai persoalan berdasarkan cuplikan sensasional tanpa memeriksa informasi secara utuh.
Jejak Pendanaan Kampanye
Investigasi iklan Meta mengidentifikasi 36 jaringan pengiklan yang terindikasi mendanai kampanye negatif dan hoaks dengan total anggaran Rp2,6 miliar.
Project Multatuli melaporkan bahwa kampanye melalui halaman Amin Gak Aman dan Gak Mau Sama Gamud menghabiskan Rp16 juta. Laporan itu mengaitkannya dengan dua agensi, Matarasa Digital dan Sketsahouse, yang menggunakan nomor kontak dan alamat kantor sama di Tebet, Jakarta Selatan.
Matarasa Digital juga disebut mengelola lima halaman Facebook yang menyebarkan konten pro-Prabowo-Gibran. Anggaran iklannya mencapai Rp300 juta selama November 2023 hingga Februari 2024.
Meski tim investigasi menemukan kesamaan alamat dan kontak, mereka tidak menemukan bukti kontrak resmi antara agensi tersebut dan tim kampanye pasangan calon. Tim pemenangan terkait memilih bungkam, sedangkan Matarasa Digital menolak memberikan keterangan.
Kesamaan alamat dan kontak menjadi petunjuk yang layak ditelusuri, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya perintah atau pendanaan langsung dari tim kampanye.
Asmara dan Erlangga juga membagi pengelola akun politik ke dalam tiga kelompok. Akun tingkat atas memiliki lebih dari 500 ribu pengikut dan umumnya dikelola tim beranggotakan dua hingga lima orang. Kelompok ini memiliki hubungan semi-formal dengan organisasi partai politik dan menerima imbalan komersial berkala.
Akun tingkat menengah memiliki 50 ribu hingga 500 ribu pengikut. Jumlahnya tumbuh hingga 680 persen sepanjang 2023. Sementara itu, akun tingkat bawah memiliki kurang dari 50 ribu pengikut dan umumnya dikelola individu.
Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa produksi konten politik dapat melibatkan modal, agensi, dan pembagian kerja yang terstruktur. Keterampilan membuat video pendek pun berpotensi berubah menjadi komoditas untuk kepentingan politik praktis.
Karena itu, warganet tidak cukup hanya memeriksa benar atau salahnya sebuah informasi. Mereka juga perlu memahami bagaimana pembuat konten memilih, memotong, dan menyebarkan pesan. Sebab, cuplikan berdurasi beberapa detik saja dapat mengubah persepsi publik terhadap kandidat, kebijakan, hingga pilihan politik.