JAKARTA, (Mtimes) — Kritik Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Ryaas Rasyid, terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto mengelola pemerintahan terdengar tajam dan menohok. Namun, dalam demokrasi, publik seharusnya menguji kritik semacam itu dengan argumen, bukan membalasnya dengan kemarahan.
Ryaas menilai Prabowo tidak memahami ilmu pemerintahan, bahkan pada tingkat paling dasar. Ia juga memperingatkan bahwa persoalan yang ditinggalkan pemerintahan saat ini bisa bertahan lebih lama daripada masa hidup sang presiden.
Tentu, pernyataan Ryaas bukan kebenaran mutlak. Namun, kritik tersebut menyisakan pertanyaan penting: apakah pemerintah terlalu sibuk membangun citra ketegasan hingga lupa mengukur ketepatan kebijakannya?
Lihat program yang Prabowo janjikan saat kampanye, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini membawa harapan besar bagi masyarakat. Namun, pemerintah perlu mengimbanginya dengan pengawasan ketat, transparansi anggaran, standar keamanan pangan, dan evaluasi terbuka.
Ketika pelaksanaan program menghadapi masalah, pemerintah seharusnya tidak buru-buru merayakan keberhasilannya sendiri. Janji politik bukan cek kosong yang bisa dicairkan tanpa pertanggungjawaban.
Persoalan lain muncul dalam kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan transfer ke daerah. Pemerintah pusat mungkin menyebut kebijakan itu sebagai langkah penghematan. Namun, bagi pemerintah daerah, berkurangnya ruang fiskal bisa menghambat layanan publik, menunda pembangunan, dan membuat kebutuhan warga kembali masuk daftar tunggu.
Penghematan di atas kertas belum tentu membawa manfaat di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak justru membebani masyarakat yang bergantung pada layanan publik.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi ujian serius bagi pemerintah. Negara tidak cukup memadamkan api setelah kebakaran meluas atau menggelar peninjauan lokasi ketika asap sudah menyelimuti permukiman.
Pemerintah harus memperkuat pencegahan, mengawasi konsesi lahan, menegakkan hukum, dan melindungi warga yang terdampak. Semua langkah itu perlu berjalan sejak awal, bukan setelah karhutla menjadi perhatian nasional.
Negara seharusnya hadir sebelum asap memenuhi udara dan warga mengalami gangguan kesehatan.
Di sinilah kritik Ryaas menemukan relevansinya. Persoalannya bukan semata-mata apakah Prabowo menguasai teori pemerintahan, melainkan apakah pemerintahannya mampu memahami persoalan nyata yang dihadapi rakyat.
Presiden memang memiliki kewenangan untuk menentukan arah pemerintahan. Namun, kewenangan itu tidak seharusnya membuatnya hanya mendengar orang-orang yang selalu mengangguk di sekelilingnya.
Lingkaran kekuasaan yang terlalu nyaman bisa berubah menjadi ruang gema. Di dalamnya, pujian terdengar seperti dukungan rakyat, sementara kritik dianggap sebagai gangguan.
Padahal, pemerintahan yang sehat membutuhkan beragam suara. Akademisi, pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat sipil, hingga warga yang merasakan langsung dampak kebijakan perlu mendapat ruang untuk menyampaikan pendapat.
Pemerintah memang tidak harus menerima semua masukan. Namun, pemerintah wajib mempertimbangkannya secara rasional, terbuka, dan berdasarkan data.
Prabowo dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas. Namun, ketegasan tanpa kemauan mengoreksi diri hanya akan membuat kesalahan bertahan lebih lama. Mengubah keputusan yang keliru bukan tanda kelemahan seorang pemimpin. Sebaliknya, kesediaan memperbaiki kebijakan menunjukkan kematangan dalam memimpin.
Karena itu, daripada sibuk memperdebatkan nada kritik Ryaas, Istana sebaiknya memeriksa substansinya.
Apakah kebijakan pemerintah sudah tepat sasaran? Apakah efisiensi anggaran benar-benar menghasilkan penghematan tanpa mengorbankan pelayanan publik? Apakah program yang dijanjikan saat kampanye berjalan sesuai tujuan? Apakah pemerintah sudah menangani karhutla hingga ke akar persoalan?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah kritik seorang akademisi terlalu keras.
Prabowo tidak harus selalu sepakat dengan para pengkritiknya. Namun, ia perlu memastikan bahwa keputusan penting tidak hanya bertumpu pada informasi yang sudah melewati penyaringan orang-orang yang takut menyampaikan kabar buruk.
Sebab, negara bukan perusahaan milik presiden, dan kabinet bukan klub penggemar. Rakyat memilih pemimpin bukan sekadar untuk mendengar pidato yang meyakinkan, melainkan untuk merasakan manfaat dari kebijakan yang masuk akal.
Jika Istana menganggap peringatan Ryaas berlebihan, pemerintah bisa membantahnya melalui perbaikan kinerja. Jika kritiknya keliru, pemerintah bisa menjawabnya dengan data dan fakta. Namun, jika ada bagian yang benar, jangan biarkan gengsi politik menghalangi koreksi.
Masa jabatan presiden memang terbatas. Namun, dampak kebijakannya bisa dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun, bahkan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, sebelum persoalan hari ini menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya, Prabowo perlu sesekali keluar dari lingkaran pujian Istana dan mendengarkan suara yang tidak selalu menyenangkan.
Indonesia membutuhkan presiden yang berani mengambil keputusan. Namun, lebih dari itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani mengakui ketika keputusannya keliru dan bersedia memperbaikinya. (Nur Laili Khoirunnisa)