JAKARTA (Mtimes) – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengunjungi kantor PP Muhammadiyah, Jumat, (30/10/2026). Jumhur disambut langsung oleh Ketua Umum Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dan jajaran pengurus.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mendorong pembangunan di Indonesia mengedepankan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
Haedar mengatakan, dalam Islam juga dikenal istilah membangun tapi jangan merusak. Kuncinya di Ihsan yaitu perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan super baik.
Jadi seluruh sumber daya alam itu diolah dengan baik tapi ada bagian-bagian yang harus dikonservasi untuk masa depan. Hal itu jadi policy negara, mana kawasan yang boleh dibangun dan mana yang tidak.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan, secara prinsip Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ingin mengabarkan bahwa di level-level operasional sudah ada ada kerja sama dengan Muhammadiyah.
Misalnya urusan tata kelola sampah dengan beberapa kampus-kampus Muhammadiyah sudah berjalan. Kemudian juga melakukan peningkatan kapasitas. Kerja sama di tingkat lapangan terus berlangsung.
“Kami juga melaporkan kepada beliau, pimpinan pengurus Muhammadiyah bahwa KLH sedang mendorong satu kegiatan yang perlu kebersamaan yang disebut dengan gerakan pemulihan lingkungan, gampangnya kita sebut tobat ekologis agar lebih mudah dicerna,” kata Menteri Jumhur usai bertemu silaturahmi dengan jajaran pengurus PP Muhammadiyah
Menurut Menteri Jumhur, ada langkah-langkah yang bisa dikolaborasi tentunya karena tobat itu juga ada aspek moral, aspek religi dan juga ada aspek penegakan hukum.
Tentunya yang terkait dengan moral dan religi, pembangunan kesadaran dan sebagainya, KLH membutuhkan sekali dukungan penuh dari organisasi yang begitu luas, besar dan berilmu, denganlebih mengefektifkan gerakan pemulihan lingkungan atau tobat ekologis.
“Alhamdulillah pertemuan baik sekali dan ke depan kami ingin lebih mengoperasionalkan di berbagai tempat. Contoh-contoh baik yang sudah dilakukan dengan kerja sama dengan Muhammadiyah di Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan di beberapa tempat, akan dinasionalkan,” kata Menteri Jumhur.
Menanggapi masukan dari sejumlah pengurus PP Muhammadiyah tadi, Menteri Jumhur mengatakan, para prinsipnya KLH akan mengoperasionalkan semua program dan kebijakan yang baik untuk lingkunga.
“Kita akan carikan caranya. Alhamdulillah diskusi ini akan menjadi hulu dari gerakan pemulihan lingkungan ke depannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bemanfaat buat bangsa. Terima kasih,” pungkas Jumhur Hidayat.
Muhammadiyah Terapkan Green Campus
Sekretaris PP Muhammadiyat Muhammad Sayuti menjelaskan, Muhammadiyah juga menerapkan green campus di setiap universitasnya dan klinik-kliniknya. Juga menerapkan hemat energi di setiap penggunaan bangunan Muhammadiyah, baik itu sekolah, kampus, kantor atau organisasi sayap Muhammadiyah.
“Selain itu, setiap kali Muhammadiyah di daerah ingin menggelar Muktamar atau jadi tuan rumah Muktamar maka Muhammadiyah harus membangun gedung baru di daerah itu. Jadi dilelang siapa yang mau bangun-bangunan Muhammadiyah maka harus dibangun dengan konsep Green Building,” kata Sayuti.
Rencananya Muhammadiyah akan menggelar Muktamar di Medan, November 2027. Sehingga di sana akan dibangun bangunan baru di lahan 25 hektare (ha). Sebelum bangunan dibangun maka harus ditanami pepohonan, termasuk pohon durian. Muhammadiyah kalau mau Muktamar sudah ditetapkan 4 tahun sebelumnya.
“Kemarin kami Muktamar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, di sana ada auditorium itu gedung terbesar di Jawa Tengah dan lingkungannya juga asri, pepohonan rindang sekali. Dalam skup yang kecil sekarang kami terapkan di sekolah, di klinik-klinik Muhammadiyah juga kesadaran lingkungan kita kuatkan. Kemarin juga Aisyiyah bikin lumbung untuk kesadaran seluas apa pun halaman rumah itu harus ditanami apapun yang menunjukan green,” tambah Haedar.
Menurut Haedar, tinggal selanjutnya memikirkan sampah-sampah ukuran besar seperti kasur yang biasa dibuang warga di sungai. Persoalan sampah besar juga harus ada solusinya. Jadi warga tahu cara buangnya dimana.
“Saya pikir kalau ini ketemu langkah Pak Menteri, misal di sepanjang sungai ada kanopi untuk jadi tempat buang-buang barang sampah ukuran besar maka Muhammadiyah akan membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang sampah dan bagaimana fiqih sampah dan cara membuangnya. Itu akan mempermudah. Karena memang kondisi sungai rawan. Sebab rata-rata sungai di Indonesia berada di belakang sungai,” urai Haedar.
Menyambung pernyataan Haedar, Sayuti menceritakan pengalamannya ketika tinggal di Australia, ketika akan kembali ke Indonesia, dia ingin membuang sampah besar yang tidak terpakai. Ternyata pemerintahan di sana (Australia) menyediakan tempat-tempat untuk membuang sampah ukuran besar. Meskipun harus antre dan melakukan registrasi dulu.