Menteri Jumhur Kunjungi PP Muhammadiyah, Haedar Nashir: Membangun Tanpa Merusak Lingkungan

YOGYAKARTA (Mtimes) – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat silaturahmi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dan jajaran pengurus PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mendorong pembangunan di Indonesia mengedepankan pembangunan tanpa merusak lingkungan.

Haedar mengatakan, dalam Islam juga dikenal istilah membangun tapi jangan merusak. Kuncinya di Ihsan yaitu perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan super baik. Jadi seluruh sumber daya alam itu diolah dengan baik tapi ada bagian-bagian yang harus dikonservasi untuk masa depan. Hal itu jadi policy negara, mana kawasan yang boleh dibangun dan mana yang tidak.

“Ketika yang boleh dikelola maka regulasi kita tegakkan bersama. Seringkali pelaku kerusakan itu berbanding lurus dengan kekuatan, mereka yang punya korporasi-korporasi biasanya yang merusak besar. Kalau penduduk paling merusak ya sekadarnya sejangkauan tangan dia. Itu pun tetap harus diajari jangan merusak,” kata Haedar Nashir usai pertemuan dengan Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat di di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta.

Menurut Haedar, pelaku kerusakan yang besar ini justru biasanya yang menghapus jejak kerusakannya, maka itu susah dilacak sehingga menteri pun susah menjaringnya.

“Seberapa kuat kita seperti itu, lebih baik kita bikin regulasi besar dengan punya komitmen mensejahterakan masyarakat dengan gerakan rakyat. Kemudian membangun kedaulatan, termasuk kedaulatan lingkungan. Jadi baiknya diolah dengan baik sehingga soal lingkungan ada peluang bisa direcovery dengan baik,” kata Haedar.

Menurut Haedar, saat ini Indonesia harus bertumpu pada kekuatan yang dimilikinya sendiri. Kalau begitu, di peta ulang saja sumber daya alam Indonesia digunakan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak sesuai pasal 33 UUD 1945.

“Tapi jangan sampai jatuh dari mulut harimau ke mulut buaya. Kita ngga pedulilah mau dari korporasi dengan pelaku etnik atau ras ini kembali ke ras pribumi tapi kalau ras pribumi merusak juga ya sama saja,” kata Haedar.

Haedar mengatakan, dirinya tidak ingin korporasi baik muslim sekalipun tapi kalau sama-sama nafsunya merusak ya Muhammadiyah tidak menghendaki itu. Karena sama saja tetap saja merusak.

“Kekuasaan ketika bersenyawa menjadi satu dalam ekonomi dan politik tetap saja harus kita kontrol. Ini harus dari akarnya harus diselesaikan. Seberapa kuat sih Kementerian Lingkungan Hidup menjadi polisi lingkungan, kalau di sektor lain membiarkan bobolnya kerusakan lingkungan,” kata Haedar.

Menurut Haedar, Muhammadiyah untuk membangun saja taat banget dengan peraturan. Muhammadiyah punya 130 Rumah Sakit (RS), punya 165 Perguruan Tinggi (PT) ketika mau bangun RS atau PT maka tesnya melebih puasa. Tapi demi hajat hidup kesehatan masyarakat, Muhammadiyah begitu taat hukum, taat prosedural tapi kok ditempat lain gampang sekali. “Nah hal-hal kayak gini jadi tugas bersama Pak Menteri,” kata Haedar.

Haedar juga menyampaikan informasi ke Menteri LH Jumhur bahwa tokoh peraih Kalpataru 2026, Ananto Isworo, yang terkenal dengan program shadaqah sampah juga merupakan kader Muhammadiyah, berasal dari masjid Muhammadiyah.

Ananto Isworo SAg adalah Inisiator Gerakan Shadaqah Sampah atau Eco-Masjid yang berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ananto meraih pnghargaan Kalpataru Adya – Kategori Perintis Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.

Inovasi yang dilakukan Ananto adalah Gerakan Shadaqah Sampah berbasis masjid yang dimulai sejak Tahun 2013 di Masjid Al-Muharram, Brajan, Bantul. Gerakan ini mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan pendekatan dakwah dengan kegiatan sosial (pendidikan, beasiswa, sembako, bantuan air bersih ke Gunung Kidul, hingga bantuan untuk Palestina).

“Jadi terbukti bahwa Muhammadiyah tidak omdo (omong doang) tapi memberikan contoh nyata,” kata Haedar.

Bahkan, kata Haedar, Program Shadaqah Sampah, Ananto, jadi KPI (Key Performance Indicator) atau Indikator Kinerja Utama di masjid-masjid Muhammadiyah untuk terus enviromentally friend dan sustainability untuk pembangunan, juga untuk menjaga nilai-nilai yang sudah tertanam di Islam bahwa kebersihan itu sebagian dari Iman. Jadi orang beriman sudah tentu bersih.

“Di seluruh Indonesia ini pasti ada masalah sampah. Sehingga kehadiran Pak Menteri LH Jumhur dan Muhammadiyah, kerja samanya ingin konstruktif untuk menjadi part of solution dari problem sampah yang sudah sedemikian memperihatikan,” kata Haedar.

Menurut Haedar, masalah sampah tidak sesederhana yang dibayangka. Problem yang bikin sampah jadi masalah rumit karena konsep sampah bagi setiap warga negara itu belum jelas. Selama ini sampah dianggap sebagai barang milik tapi salurannya selalu dibuang yang bukan di tempatnya. Tapi dibuang di sungai, sungainya di belakang rumah.

“Ketika dia buang maka sesungguhnya dia berbuat kemunkaran, kerusakan dan hal itu ditimpakan ke orang dan lingkungan,” kata Haedar.

Haedar menjelaskan, Muhammadiyah memulai dengan Program Shadaqah Sampah. Pertama disiapkan tempat-tempat sampah dengan 3 kategori yakni hijau (organik), kuning (anorganik), dan merah (B3). Tapi tempat itu hanya untuk sampah yang kecil-kecil tapi kalau sampah besar seperti kasur tidak bisa masuk atau dibuang ke tempat sampah itu.

“Selain itu kami (Muhammadiyah) punya Program Wakaf Hutan. Jadi seberapapun lahan milik Muhammadiyah, sejauh bisa ditanami tanaman maka akan ditanami tanam-tanaman. Jadi wakaf hutan itu, menanam kembali lahan-lahan yang kosong. Kebetulan kami punya banyak lahan wakaf sehingga kami tanami. Itu kalau lahannya belum dimanfaatkan untuk sekolah misalnya. Itulah yang disebut wakaf hutan dan dikelola oleh majelis lingkungan,” kata Haedar.

Sekretaris PP Muhammadiyat Muhammad Sayuti menjelaskan, Muhammadiyah juga menerapkan green campus di setiap universitasnya dan klinik-kliniknya. Juga menerapkan hemat energi di setiap penggunaan bangunan Muhammadiyah, baik itu sekolah, kampus, kantor atau organisasi sayap Muhammadiyah.

“Selain itu, setiap kali Muhammadiyah di daerah ingin menggelar Muktamar atau jadi tuan rumah Muktamar maka Muhammadiyah harus membangun gedung baru di daerah itu. Jadi dilelang siapa yang mau bangun-bangunan Muhammadiyah maka harus dibangun dengan konsep Green Building,” kata Sayuti.

Rencananya Muhammadiyah akan menggelar Muktamar di Medan, November 2027. Sehingga di sana akan dibangun bangunan baru di lahan 25 hektare (ha). Sebelum bangunan dibangun maka harus ditanami pepohonan, termasuk pohon durian. Muhammadiyah kalau mau Muktamar sudah ditetapkan 4 tahun sebelumnya.

“Kemarin kami Muktamar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, di sana ada auditorium itu gedung terbesar di Jawa Tengah dan lingkungannya juga asri, pepohonan rindang sekali. Dalam skup yang kecil sekarang kami terapkan di sekolah, di klinik-klinik Muhammadiyah juga kesadaran lingkungan kita kuatkan. Kemarin juga Aisyiyah bikin lumbung untuk kesadaran seluas apa pun halaman rumah itu harus ditanami apapun yang menunjukan green,” tambah Haedar.

Menurut Haedar, tinggal selanjutnya memikirkan sampah-sampah ukuran besar seperti kasur yang biasa dibuang warga di sungai. Persoalan sampah besar juga harus ada solusinya. Jadi warga tahu cara buangnya dimana.

“Saya pikir kalau ini ketemu langkah Pak Menteri, misal di sepanjang sungai ada kanopi untuk jadi tempat buang-buang barang sampah ukuran besar maka Muhammadiyah akan membangun kesadaran kolektif di masyarakat tentang sampah dan bagaimana fiqih sampah dan cara membuangnya. Itu akan mempermudah. Karena memang kondisi sungai rawan. Sebab rata-rata sungai di Indonesia berada di belakang sungai,” urai Haedar.

Menyambung pernyataan Haedar, Sayuti menceritakan pengalamannya ketika tinggal di Australia, ketika akan kembali ke Indonesia, dia ingin membuang sampah besar yang tidak terpakai. Ternyata pemerintahan di sana (Australia) menyediakan tempat-tempat untuk membuang sampah ukuran besar. Meskipun harus antre dan melakukan registrasi dulu.

Sementara itu, Menteri LH Moh Jumhur Hidayat mengatakan, secara prinsip Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ingin mengabarkan bahwa di level-level operasional sudah ada ada kerja sama dengan Muhammadiyah. Misalnya urusan tata kelola sampah dengan beberapa kampus-kampus Muhammadiyah sudah berjalan. Kemudian juga melakukan peningkatan kapasitas. Kerja sama di tingkat lapangan terus berlangsung.

“Kami juga melaporkan kepada beliau, pimpinan pengurus Muhammadiyah bahwa KLH sedang mendorong satu kegiatan yang perlu kebersamaan yang disebut dengan gerakan pemulihan lingkungan, gampangnya kita sebut tobat ekologis agar lebih mudah dicerna,” kata Menteri Jumhur usai bertemu silaturahmi dengan jajaran pengurus PP Muhammadiyah

Menurut Menteri Jumhur, ada langkah-langkah yang bisa dikolaborasi tentunya karena tobat itu juga ada aspek moral, aspek religi dan juga ada aspek penegakan hukum. Tentunya yang terkait dengan moral dan religi, pembangunan kesadaran dan sebagainya, KLH membutuhkan sekali dukungan penuh dari organisasi yang begitu luas, besar dan berilmu, denganlebih mengefektifkan gerakan pemulihan lingkungan atau tobat ekologis.

“Alhamdulillah pertemuan baik sekali dan ke depan kami ingin lebih mengoperasionalkan di berbagai tempat. Contoh-contoh baik yang sudah dilakukan dengan kerja sama dengan Muhammadiyah di Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan di beberapa tempat, akan dinasionalkan,” kata Menteri Jumhur.

Menanggapi masukan dari sejumlah pengurus PP Muhammadiyah tadi, Menteri Jumhur mengatakan, para prinsipnya KLH akan mengoperasionalkan semua program dan kebijakan yang baik untuk lingkunga. “Kita akan carikan caranya. Alhamdulillah diskusi ini akan menjadi hulu dari gerakan pemulihan lingkungan ke depannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan bemanfaat buat bangsa. Terima kasih,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.