JAKARTA (Mtimes) – Eks Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri, kian menebalkan anggapan bahwa sedang terjadi pertarungan antar dua kelompok politik, yakni Joko Widodo (Jokowi), mantan presiden periode 2014-2024, dengan Presiden saat ini Prabowo Subianto.
Publik bertanya-tanya, apa sebetulnya motif dari Listyo Sigit melakukan penyadapan, ada agenda apa dan ada kekuatan apa dibalik aksi penyadapan yang tidak hanya menyasar kepala negara, bahkan pejabat, ketum parpol, pengusaha, LSM hingga media massa.
Peneliti politik dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma menilai, apakah dampak dari aksi penyadapan terhadap hubungan antara Jokowi dan Prabowo? Ini bisa dipandang tengah menukik tajam selepas menikmati masa ‘bulan madu’ pada masa pemilihan presiden 2024.
Kala itu, Prabowo, yang masih berstatus menteri pertahanan, diberi ‘dukungan’ oleh Jokowi. Prabowo kemudian maju bersama putra pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, lalu menang kontestasi elektoral.
Dua tahun usai pemilu, relasi Jokowi dan Prabowo berubah drastis. Penyadapan yang diduga melibatkan Listyo hanya memperpanjang indikasi-indikasi keretakan sebelumnya, seperti tarik-ulur nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
“Posisi Listyo sendiri, sebetulnya, sebagaimana kita tahu, sangat dekat dengan Jokowi,” tutur Supriatma. “Jadi, memang sekarang praktis dibilang pisah jalan.”
Kendati demikian, Supriatma berpendapat Prabowo tak akan mengajak Jokowi untuk head to head secara langsung.
“Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo,” imbuhnya, seperti dilansir dari BBC Indonesia.
Mantan anggota tim sukses Jokowi sekaligus Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menepis anggapan Jokowi terlibat dalam kasus dugaan penyadapan.
“Semuanya pasti akan dihubung-hubungkan dengan pak Jokowi. Tapi itu hanya asumsi. Sasaran utamanya adalah mas Gibran,” kata Azwan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (05/11/2026).
Tanggapan Jokowi
Jokowi sendiri menanggapi singkat kasus penyadapan yang dilakukan mantan anak buahnya itu mengatakan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus tersebut.
“Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada. Nanti kita tunggu ya,” ujar Jokowi kepada para jurnalis, seusai menjalani persidangan kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (05/11/2026).
Sementara peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, mengungkapkan kisruh elite yang menyeruak hari ini merupakan bukti nyata silang sengkarut di tubuh pemerintahan.
Baik Jokowi maupun Prabowo sama-sama punya andil signifikan.
“Sejauh ini, kita seperti hidup di negara yang autopilot sebab jalannya pemerintahan justru membuktikan bukan kepentingan rakyat yang dikejar, melainkan kelompok masing-masing,” tegas Nicky.
Bermuara ke Solo
Melalui kanal Youtube Mahfud MD Official, Mantan Menkopolhuma Mahfud ND melihat kasus yang dialami Listyo Sigit bisa masuk kategori makar. Aksi penyadapan terhadap presiden itu bentuk penghianatan terhadap negara.
“Timbul pertanyaan untuk apa menyadap presiden kalau bukan tujuannya untuk makar. Tapi nanti akan dibuktikan di pengadilan, kita lihat perkembangannya,” ujar Mahfud.
Ia juga mengaku menerima informasi yang bocor bahwa produk dari hasil penyadapan itu diduga sampai ke Solo. “Informasi yang beredar seperti itu,” jelasnya.
Cuitan SBY
Terpisah, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam cuitannya di media sosial mengaku prihatin dengan situasi politik bangsa Indonesia.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir apabila rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri. Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggikan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini” *SBY*.