JAKARTA (Mtimes) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Proses ini mulai bergulir pada pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa 10 November 2026 hari ini.
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan dan berkas usulan HMP dari lintas fraksi.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” ujar Puan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Selasa siang.
50 Anggota DPR Sudah Teken
Usulan HMP ini terus mengumpulkan dukungan. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera yang memamerkan dokumen pengusulan HMP menyebut sudah ada sekitar 50 anggota yang tanda tangan.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani. Hampir semua fraksi, lebih dari 25. Mayoritas fraksi tapi personal,” kata Mardani. Dokumen tersebut memuat 12 tanda tangan awal dengan nama pertama Rahmat Saleh dari PKS.
Puan memastikan seluruh proses akan tunduk pada konstitusi. Rapat Paripurna hari ini sendiri berakhir tanpa membahas pemakzulan. Rapat hanya dihadiri 403 anggota plus 11 izin, dengan agenda tunggal pidato pembukaan yang memuat 12 isu pengawasan, di mana isu penyadapan Presiden Prabowo berada di urutan pertama.
Pangkal Masalah: Putusan MA dan MK
HMP ini dipicu oleh dua putusan pengadilan yang menggugurkan keabsahan syarat pendidikan Gibran:
- Putusan MK 6 Oktober 2026: Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.
- Putusan MA 30 Oktober 2026: Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Bagaimana Tahapan Pemakzulan Lewat HMP?
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menjelaskan ada 3 tahap konstitusional yang harus dilewati, dan HMP adalah pintu masuknya:
Tahap 1: Pengusulan di DPR
Usulan HMP diajukan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi disertai materi dan bukti sah. Untuk menjadi sikap resmi DPR, harus disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari 580 anggota DPR (387 orang) dan disetujui 2/3 yang hadir. Jika disetujui, DPR mengajukan pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tahap 2: Persidangan di MK
Berdasarkan Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, MK wajib memeriksa dan memutus dalam waktu paling lama 90 hari. Jika MK menolak, proses gugur. Jika MK membenarkan bahwa Wapres tidak lagi memenuhi syarat, proses berlanjut ke MPR.
Tahap 3: Pemberhentian di MPR
MPR wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan DPR. Sidang harus dihadiri minimal 3/4 anggota MPR dan disetujui minimal 2/3 yang hadir untuk memberhentikan Wapres.
Sementara itu, isu Gibran akan mundur secara sukarela juga mencuat. Namun Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid menegaskan, “Mundur atau dimundurkan sama-sama tetap melalui sidang DPR.”