Ketua MPR Ahmad Muzani soal Surat Pengunduran Diri Gibran: Saya Belum Dengar, Belum Lihat
JAKARTA (Mtimes) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani angkat bicara soal kabar mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan hingga Rabu malam (11/11/2026), pimpinan MPR belum menerima maupun melihat fisik surat pengunduran diri tersebut.
BACA JUGA:
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” ujar Muzani singkat saat ditemui awak media usai menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu malam.
Politikus senior Gerindra itu mengaku belum bisa mengambil keputusan apapun sebelum ada dokumen resmi yang masuk ke MPR.
“Saya belum dengar, belum lihat. Jadi belum bisa mengambil keputusan,” katanya.
MPR Belum Bisa Gelar Sidang Istimewa
Pernyataan Muzani ini penting karena secara konstitusional, pengunduran diri Wapres tidak cukup hanya diserahkan ke Presiden Prabowo. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, surat pengunduran diri resmi harus ditujukan kepada MPR.
Setelah itu baru MPR akan memproses kekosongan jabatan, menyurati Presiden untuk mengajukan 2 nama calon Wapres pengganti paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna, dan MPR memilih Wapres baru paling lambat 60 hari.
“Belum bisa ambil langkah formal atau Sidang Istimewa sebelum ada dokumen resmi,” kata Muzani.
Hingga kini, informasi yang beredar simpang siur. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran mundur: “Betul, Mas Gibran sudah mengundurkan diri,” katanya Rabu sore.
Beberapa media menyebut surat itu sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma pukul 16.00 WIB, Rabu (11/11/2026), dan akan diteruskan ke MPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.
Dasco Juga Belum Tahu
Senada dengan Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga mengaku baru tahu dari media.
“Mungkin seperti teman-teman juga, saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie ya. Nah, kalau yang lain-lainnya saya belum tahu,” ujar Dasco di lokasi yang sama.
Dasco menyebut sempat bertemu Presiden Prabowo di acara NasDem, tapi tidak ada pembicaraan soal Gibran mundur.
“Kami tadi ketemu Pak Prabowo di sini enggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti yang disampaikan,” katanya.
Kabar di Tengah 120 Tanda Tangan HMP
Kabar pengunduran diri Gibran berhembus kencang bersamaan dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Gibran di DPR.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut 120 anggota dari 8 fraksi sudah menandatangani usulan HMP dan akan dibacakan di rapat paripurna DPR yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026) pukul 12.00 WIB, mundur dari jadwal awal pukul 10.00 WIB.
Ketua Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding yang juga mendengar info surat ke MPR akan masuk Kamis membenarkan: “Iya, infonya seperti itu. Besok jam 12 rapat paripurna.”
Polemik ini berawal dari putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dan Putusan Kasasi MA No. 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan SMA milik Gibran No. 9149/D.D1/KS/2019.
