JAKARTA (Mtimes) – Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal kabar mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11/2026).
Yusril menegaskan, penyerahan surat ke Presiden Prabowo di Halim belum membuat jabatan Wapres otomatis kosong.
Yusril sebelumnya sudah menjelaskan mekanisme konstitusionalnya sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), saat polemik niat mundur Gibran mencuat.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulis lah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Yusril: Saya Tidak Menyarankan Mundur, Tapi Siap Carikan Jalan
Yusril menegaskan dirinya tidak dalam posisi mendorong Gibran mundur.
“Saya tidak dalam kapasitas memberikan nasihat kepada Pak Wapres. Namun, andai kata beliau mengatakan, ‘Bagaimana cara mundurnya?’ Saya akan carikan jalan,” kata Yusril.
Ia mengibaratkan pengalamannya saat diminta Presiden Soeharto menyiapkan mekanisme pengunduran diri Mei 1998.
“Pak Harto bilang, ‘Ril, saya berhenti. Kamu atur bagaimana cara berhentinya.’ Saya siapkan mengaturnya, tetapi kan saya enggak menyuruh Pak Harto mundur,” tuturnya.
Prosedur Resmi Penjelasan Yusril
Menurut Yusril, pengunduran diri Wapres berbeda dengan pelepasan jabatan biasa. Ada 3 tahap:
1. Surat tertulis ke MPR, bukan hanya ke Presiden
Walaupun Budi Arie menyebut surat sudah diserahkan ke Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma Rabu sore, secara ketatanegaraan surat itu harus ditujukan ke MPR. “Memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru,” kata Yusril.
2. MPR Nyatakan Kekosongan
Setelah menerima surat, MPR bersidang untuk menyatakan jabatan Wapres kosong. Sampai itu terjadi, Yusril menegaskan: “Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugasnya. Jabatan belum kosong”
3. Presiden Ajukan 2 Nama, MPR Pilih Maksimal 60 Hari
Jika kekosongan dinyatakan sah, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 berlaku: Presiden mengajukan 2 nama calon Wapres pengganti kepada MPR, lalu MPR memilih paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru,” jelasnya.
Klaim Budi Arie
Budi Arie menjadi sumber pertama yang membenarkan isu mundur ini. Saat dikonfirmasi media, ia menjawab singkat:
“Betul (Gibran mundur),” kata Budi, Rabu sore. Saat ditanya lokasi penyerahan, ia juga membenarkan: “[Diserahkan di Halim] betul.”
Namun Budi tidak menjelaskan isi surat, apakah sudah bermaterai, apakah sudah ditembuskan ke MPR, dan kapan efektif berlaku. Hingga berita ini ditulis, Istana belum mengumumkan status resmi, Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum lihat fisik suratnya, dan Ketua Fraksi PAN MPR Syarifuddin Sudding menyebut surat baru akan dibawa ke MPR Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.