Pemprov DKI Buka Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas, 4.324 Orang Tersalurkan

JAKARTA (Mtimes) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, hingga pekerjaan. Hingga 2026, tercatat sebanyak 4.324 penyandang disabilitas telah bekerja di Jakarta.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan kota yang inklusif, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, berkembang, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan terkait disabilitas tidak cukup hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga harus membuka peluang agar mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan.

“Jakarta ingin bergerak dari sekadar memberikan akses menjadi membuka kesempatan, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan kota,” ujar Pramono saat menjadi pembicara utama dalam pembukaan Special Kids Expo atau Neurodiversity Expo (SPEKIX) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026).

Ribuan siswa SLB menerima KJP Plus

Di sektor pendidikan, Pemprov DKI mencatat terdapat 88 Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta. Jumlah tersebut terdiri atas 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta.

Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah daerah juga menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap II Tahun 2026 kepada 2.764 siswa SLB.

Sementara itu, untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, fasilitas ramah disabilitas telah tersedia di 44 puskesmas dan 31 rumah sakit umum daerah (RSUD).

Dukungan juga diberikan melalui penyediaan transportasi yang lebih aksesibel. Pemprov DKI mengoperasikan 37 bus sekolah ramah disabilitas yang melayani 10 rute untuk membantu mobilitas anak-anak penyandang disabilitas.

Di bidang perlindungan sosial, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) telah disalurkan kepada 20.890 penerima hingga September 2026.

Pemprov DKI juga menyediakan berbagai alat bantu fisik, seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat, untuk mendukung aktivitas serta mobilitas penerima manfaat.

Sediakan 500 lowongan kerja

Tak hanya pendidikan dan layanan dasar, Pemprov DKI juga berupaya memperluas kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Selain mencatat 4.324 pekerja penyandang disabilitas, pemerintah daerah menggelar bursa kerja khusus yang menyediakan 500 lowongan pekerjaan.

Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui program Jakpreneur. Tercatat sebanyak 133 penyandang disabilitas telah terlibat sebagai mitra binaan dalam program tersebut.

Pramono menegaskan, pembangunan kota inklusif harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata, termasuk membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi.

“Inklusi harus sampai pada kesempatan bekerja dan mandiri, bukan semata-mata membangun gedung tinggi melainkan sentuhan keberpihakan seperti inilah yang membuat Jakarta lebih nyaman, aman, dan kolaboratif,” tuturnya.

SPEKIX dorong ekosistem inklusi berkelanjutan

Pramono mengatakan, SPEKIX 2026 menjadi salah satu ruang kolaborasi untuk memperkuat kebijakan dan layanan bagi individu berkebutuhan khusus.

Mengusung tema Sustaining Inclusion, Empowering Future, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong komitmen inklusi yang berkelanjutan, bukan sekadar program atau kegiatan sesaat.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menilai, upaya Pemprov DKI dalam memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“DKI Jakarta bisa menjadi pilot project bagaimana Pemerintah DKI Jakarta mencoba dan berusaha memberikan akses yang sama untuk anak-anak kita tumbuh dan berkembang dalam pemenuhan hak-haknya,” ujar Arifatul.

Menurut dia, pembangunan ekosistem inklusif membutuhkan kesinambungan kebijakan serta kolaborasi lintas sektor agar pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dapat berjalan secara optimal.

SPEKIX 2026 berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan 35 seminar dan lokakarya, pameran yang melibatkan 129 tenant, panggung pertunjukan, serta layanan konsultasi gratis bersama psikolog dan terapis.

Penyelenggara SPEKIX 2026, Srihartati, mengatakan kegiatan tersebut berawal dari kebutuhan orang tua untuk mendapatkan informasi dan pendampingan dalam mendukung tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.

Ia berharap SPEKIX dapat terus berkembang menjadi ruang bersama yang membantu keluarga sekaligus memperkuat ekosistem ramah bagi individu neurodivergen.

Harapan terhadap peningkatan layanan juga disampaikan Muzdalifah (40), pengunjung asal Cikarang yang datang bersama putranya, Abdul Bahar Alparizi (15).

Ia berharap penyelenggaraan SPEKIX pada tahun mendatang dapat menghadirkan layanan pemeriksaan mata bagi anak penyandang disabilitas.

“Harapan saya, inginnya kalau ada SPEKIX lagi tahun depan, ada pemeriksaan mata untuk anak disabilitas,” ujarnya.

Masukan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan ekosistem inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas dan program, tetapi juga memastikan kebutuhan nyata penyandang disabilitas dan keluarganya dapat terlayani. (hel)