JAKARTA, (Mtimes) – Koalisi serikat pekerja bersama Partai Buruh menggelar deklarasi dan ikrar kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Melalui aksi tersebut, kaum buruh menyatakan komitmennya menjaga persatuan nasional sekaligus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam aksi itu, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Ikrar Buruh Indonesia: Jaga Persatuan Indonesia – Jaga Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto”. Mereka juga menyatakan kesiapan mengerahkan jutaan buruh jika muncul upaya inkonstitusional untuk menggulingkan atau mengganggu stabilitas pemerintahan yang sah hasil pemilu.
Deklarasi ini sekaligus merespons isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh politik, dan pejabat negara yang ramai diperbincangkan. Karena itu, serikat pekerja mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi bohong maupun kepentingan pihak tertentu yang berpotensi memecah belah bangsa.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan ikrar kebangsaan tersebut berangkat dari komitmen untuk menjaga kedaulatan bangsa dan demokrasi konstitusional.
“Presiden selalu mengingatkan bahwa harus menjaga persatuan, harus menahan kepentingan asing yang akan merugikan bangsa kalau memang mereka akan mengeksploitasi Indonesia,” ujar Said Iqbal, dikutip dari tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Sabtu (7/11/2026).
Said menegaskan, kaum buruh tidak menolak demonstrasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap aksi unjuk rasa harus mengikuti aturan hukum dan tidak berujung pada kerusuhan.
“Kalau demonstrasi dan unjuk rasa, silakan sebagai bentuk demokratis. Pak Prabowo membolehkan, tetapi tidak boleh rusuh. Harus sesuai konstitusi dan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang bisa didengar dengan baik oleh pihak yang dituju,” imbuhnya.
Melalui ikrar tersebut, koalisi serikat pekerja dan Partai Buruh kembali menegaskan komitmen mereka untuk menjaga persatuan nasional. Mereka juga menolak segala bentuk manuver politik yang dinilai dapat mengganggu stabilitas pemerintahan hasil pemilu.