Golkar Tepis Isu Penyadapan Prabowo, Sarmuji: Tak Perlu Dihiraukan

JAKARTA, (Mtims) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menanggapi isu viral di media sosial yang menuding ketua umum partai politik (parpol) terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Golkar menilai isu tersebut belum memiliki bukti yang bisa dikonfirmasi.

Dalam isu yang beredar, nama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia turut terseret.

“Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” kata Sarmuji saat ditemui di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).

Sarmuji mengingatkan bahwa Bahlil sebelumnya juga pernah menjadi sasaran tuduhan di media sosial. Saat itu, sejumlah pihak bahkan menyampaikan klaim dengan nada meyakinkan, meski belakangan terbukti tidak benar.

“Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, ‘Ini A1! A1,’ seolah-olah A1,” ujarnya.

Sarmuji kemudian menyinggung spekulasi yang saat itu mengarah kepada Bahlil. Menurutnya, narasi yang berkembang sengaja mengaitkan dugaan kekerasan terhadap seorang perempuan dengan ketua umum partai besar.

“Padahal partai besar itu kan, kalau kita boleh ngomong ada tiga saja. PDI, pemenang pemilu, Partai Golkar nomor dua, Partai Gerindra nomor tiga. Kalau ketua umum partai besar yang menganiaya pacarnya itu, harusnya tiga dari… satu dari tiga itu, ya,” imbuhnya.

Ia mengatakan, spekulasi tersebut akhirnya mengerucut kepada Bahlil karena publik mengaitkan dugaan itu dengan tiga partai besar.

“Kan nggak mungkin Bu Mega menganiaya pacarnya, kan. Pak Prabowo apalagi, nggak mungkin. Yang kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar,” ucap Sarmuji.

Namun, seiring berjalannya waktu, isu tersebut terbukti tidak benar. Sarmuji menyebut sosok yang melakukan kekerasan ternyata berasal dari partai yang tidak lolos ke parlemen.

“Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen. Nah, bayangkan itu, dianggap partai besar. Nah, sekarang jangan-jangan juga gitu, ‘Partai besar’. Partai besarnya siapa, kita nggak tahu,” katanya.

Karena itu, Sarmuji meminta masyarakat tidak mudah menanggapi informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menilai penyebaran isu tanpa bukti justru bisa merugikan pihak yang dituduh.

“Dan sebenarnya hal yang seperti itu di-skip saja, karena tidak terkonfirmasi dan kebenarannya tidak bisa diverifikasi,” tuturnya.