JAKARTA, (Mtimes) – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, meminta Presiden Prabowo Subianto membangun arah politik pemerintahannya secara mandiri tanpa bayang-bayang pengaruh kelompok yang selama ini dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Mardani menyampaikan pandangan tersebut dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Selasa (10/11/2026). Dalam perbincangan itu, dia turut menyoroti dinamika politik di DPR, termasuk penggalangan tanda tangan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Mardani, selama dua tahun terakhir Prabowo belum sepenuhnya leluasa membangun narasi kepemimpinannya sendiri. Dia menilai pengaruh kelompok yang kerap disebut sebagai Geng Solo masih membayangi pemerintahan.
“Pandangan kami tidak mudah bagi Pak Prabowo membangun narasi originalnya. Karena dua tahun ini bukan matahari kembar ya. Tapi, the so called geng Solo dengan segala hal ini sangat proven,” kata Mardani.
Meski demikian, Mardani melihat sejumlah langkah Prabowo belakangan ini sebagai sinyal untuk memperkuat kemandirian pemerintahan. Salah satunya, pergantian Kapolri yang menurutnya sudah lama dinantikan.
“Ketika kita melihat Pak Prabowo sudah ganti Kapolri, buat saya itu satu langkah yang sudah ditunggu lama. Dan seterusnya, oke, saatnya kita dukung Pak Prabowo,” ujarnya.
Mardani menilai Prabowo harus membenahi berbagai persoalan yang muncul selama pemerintahan sebelumnya. Dia mengibaratkan persoalan tersebut sebagai kanker yang harus dibongkar hingga ke akar agar tidak kembali tumbuh.
“Saya menggunakan kalimat kanker ini, kalau tidak dibongkar sampai ke akarnya dia akan kembali rebuild. Bahkan, what doesn’t kill you just make you stronger,” tegasnya.
Dia menyoroti sejumlah persoalan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, mulai dari kondisi kelas menengah, penegakan hukum, hingga institusi kepolisian. Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan.
“Ya kan 10 tahun selama pemerintahannya yang kita oposisi, kami sangat konsisten. Itu kelas menengah kita ambruk. Penegakan hukum KPK yang luar biasa indahnya itu luar biasa. Kepolisian yang tadinya luar biasa menjadi institusi, ada istilah parcok dan lain-lain. Buat saya enough is enough. Negeri ini harus diselamatkan,” ujar Mardani.
Mardani Tak Ingin Gibran Jadi Satu-satunya Sasaran
Dalam kesempatan yang sama, Mardani turut membahas posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, dia mengingatkan agar publik tidak hanya menjadikan Gibran sebagai sasaran kritik atas dinamika politik yang berkembang.
Menurutnya, kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan privilese politik Jokowi.
“Kalau dibilang, Gibran kan tidak punya kontribusi apa pun. Ya, bro, wakil presiden, ente gerak dikit, disemprit gitu loh. Saya enggak mau menyalahkan Gibran,” katanya.
Mardani menegaskan, persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks pengaruh politik Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo. Dia bahkan membedakan persoalan Gibran dengan pengaruh kelompok yang selama ini melekat pada Jokowi.
“Kalau tadi dibilang geng Solo, bukan Gibran, bukan Jokowi,” ucapnya.
Dia menjelaskan, saat Gibran berpasangan dengan Prabowo dalam Pilpres 2024, privilese politik Jokowi ikut memberikan keuntungan bagi pasangan tersebut.
“Memang ketika Gibran ditempelkan kepada Pak Prabowo, seluruh privilege Jokowi masuk ke 02,” jelas Mardani.
Karena itu, Mardani mengingatkan Prabowo agar tidak membiarkan persoalan mendasar dalam pemerintahan terus berlarut. Menurutnya, kegagalan melakukan pembenahan justru berpotensi memicu perlawanan politik yang lebih besar dan merugikan masyarakat.
“What doesn’t kill you just make you stronger. Kalau buat saya, kalau pukulan ini tidak melumpuhkan, fight back-nya akan jauh lebih menyakitkan. Dan itu yang rugi bangsa ini,” lanjutnya.
PKS Kumpulkan 12 Tanda Tangan
Di tengah dinamika tersebut, Mardani menegaskan PKS tetap mendorong penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR. Dia menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya mengawal tata kelola pemerintahan, bukan sekadar kepentingan politik partai.
Mardani mengungkapkan, PKS telah mengumpulkan 12 tanda tangan dari total 53 anggota fraksi untuk mendukung pengajuan hak menyatakan pendapat.
Dia juga memastikan PKS tidak akan menghentikan proses tersebut hanya karena muncul kemungkinan kesepakatan di tingkat elite politik.
“Kalau ada deal, kami akan pertimbangkan itu, kami siap untuk mendengar, tapi tidak menghentikan proses ini,” katanya.
Mardani ingin DPR menuntaskan proses politik tersebut agar persoalan yang menjadi perhatian publik tidak kembali berulang. Dia juga meminta Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk membangun pemerintahan yang lebih mandiri sesuai visi dan arah politiknya sendiri.
“Waktunya sudah tiba. Jangan lagi kita berandai atau memberikan ruang. Kasihan negeri ini,” pungkasnya.