PKS Jakarta Barat Terima Kunjungan KPU dan Bawaslu, Perkuat Sinergi Menuju Pemilu 2029
JAKARTA BARAT (Mtimes) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat menemukan 43 data anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jakarta Barat yang perlu diperiksa dan diperbarui. Temuan tersebut merupakan hasil sinkronisasi data keanggotaan partai politik dengan data pemilih di wilayah Jakarta Barat.
Dari 43 data tersebut, sebanyak 23 anggota tercatat telah meninggal dunia, sedangkan 20 lainnya diketahui telah pindah domisili dan tidak lagi tinggal di Jakarta Barat.
Temuan itu disampaikan Ketua KPU Jakarta Barat, Endang Istianti, saat melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Jakarta Barat, Senin (9/11/2026).
Pertemuan yang turut dihadiri perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Barat tersebut membahas pemutakhiran data partai politik berkelanjutan tahun 2026 sekaligus persiapan menghadapi Pemilu 2029.
“Kami menyampaikan beberapa updating hasil sinkronisasi data anggota partai politik PKS Jakarta Barat dengan data pemilih di Jakarta Barat,” kata Endang.
Ia menjelaskan, data yang perlu diperbarui tersebut berkaitan dengan perubahan status anggota, baik karena meninggal dunia maupun perpindahan domisili.
Meski demikian, Endang memastikan jumlah keanggotaan PKS Jakarta Barat yang tercatat di KPU masih memenuhi ketentuan. Bahkan, jumlahnya dinilai lebih dari cukup.
“Secara keseluruhan PKS Jakarta Barat memiliki keanggotaan yang sudah lebih dari cukup,” ujarnya.
Endang juga mengingatkan bahwa persiapan Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini. Meskipun hari pemungutan suara masih beberapa tahun lagi, tahapan penyelenggaraan pemilu dijadwalkan mulai berjalan pada tahun depan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan demokrasi dan mengikuti informasi kepemiluan, baik di tingkat DKI Jakarta maupun nasional.
“Meskipun pemilu masih lama, masih 2029, tapi mulai tahun depan tahapannya akan dimulai. Kami mengimbau seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk selalu aware dan mengikuti updating terkait dengan demokrasi dan pemilu di DKI Jakarta dan Indonesia,” tutur Endang.
Bawaslu Soroti Kesiapan Pengawas Pemilu
Selain pemutakhiran data partai politik, pertemuan tersebut juga membahas tantangan pengawasan Pemilu 2029, terutama terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pengawas di tempat pemungutan suara (TPS).
Koordinator Divisi Organisasi, SDM, dan Diklat Bawaslu Jakarta Barat, Fitriani, mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 7.169 TPS di Jakarta Barat.
Jumlah tersebut menjadikan Jakarta Barat sebagai wilayah dengan TPS terbanyak kedua di Provinsi DKI Jakarta. Besarnya jumlah TPS menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan personel pengawas untuk pelaksanaan pemilu mendatang.
Fitriani menilai, kesiapan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk partai politik.
Menurutnya, partai politik dapat mengambil peran melalui kaderisasi, pembinaan, serta peningkatan kapasitas kader agar turut mendukung pengawasan di tingkat TPS.
“Partai politik sebagai bagian dari pengawasan di tingkat TPS untuk melakukan kaderisasi dan melalui proses pembinaan dan persiapan di bimbingan teknik partai politik ke depan,” ungkapnya.
PKS Jakarta Barat Siap Perkuat Koordinasi
Menyambut kunjungan tersebut, Ketua DPD PKS Jakarta Barat, H. Narman Syah, S.H., menyampaikan apresiasi atas inisiatif silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan jajaran penyelenggara pemilu bersama Kesbangpol.
Menurut Narman, komunikasi antara partai politik dan penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menegaskan, politik tidak semata-mata berkaitan dengan kontestasi dan perebutan suara, tetapi juga menjadi sarana pelayanan masyarakat serta pendidikan politik.
“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan silaturahmi serta agenda koordinasi ini,” kata Narman.
Ia menambahkan, PKS Jakarta Barat berkomitmen mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada agar berjalan transparan, profesional, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penguatan komunikasi dengan KPU Jakarta Barat, khususnya dalam pemutakhiran data pemilih, edukasi politik masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.
Narman menilai, sinergi antara partai politik dan penyelenggara pemilu menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan proses demokrasi yang berkualitas.
Ia pun membuka ruang koordinasi seluas-luasnya bagi KPU maupun Bawaslu, termasuk dalam menerima masukan dan arahan teknis demi memastikan seluruh tahapan demokrasi berjalan damai, partisipatif, dan bermartabat.
“Kami juga membuka pintu seluas-luasnya untuk masukan, arahan, serta koordinasi teknis dari KPU Jakarta Barat agar setiap proses demokrasi di wilayah kita berjalan damai, partisipatif, dan bermartabat,” pungkasnya.
Melalui pertemuan tersebut, komunikasi antara partai politik dan penyelenggara pemilu diharapkan semakin kuat. Pemutakhiran data keanggotaan, kesiapan SDM pengawas, serta pendidikan politik masyarakat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Pemilu 2029 yang transparan dan berintegritas.
