Gibran Kena “Prank”. Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum, DPR Justru Dorong Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA, (Mtimes) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki celah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur pengadilan. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah memberikan kepastian hukum atas perkara tersebut.

Yusril menilai langkah Gibran yang ingin kembali menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah hasil perkara yang telah diputus hingga tingkat MA.

“Tidak ada, tidak ada (celah hukum). Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK (Peninjauan Kembali). Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, Gibran juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK dalam perkara ijazah SMA yang diajukan Subhan Palal karena tidak tercatat sebagai tergugat intervensi.

Sementara itu, dalam perkara yang diajukan Mercy dan Denny Indrayana, Gibran memang tercatat sebagai tergugat intervensi. Namun, posisi tersebut menurut Yusril tidak memberinya hak untuk mengajukan upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun PK.

“Tapi kalau bukan pihak yang tergugat, ya enggak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Yusril menegaskan, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah melewati proses peradilan hingga tingkat tertinggi. Karena itu, dia mempertanyakan manfaat mengajukan kembali perkara dengan materi yang sama ke PTUN.

“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegasnya.

Dia juga menilai putusan MA memuat pertimbangan serius karena menyangkut demokrasi dan kepentingan bangsa. Bahkan, pertimbangan tersebut menyinggung pelanggaran yang dinilai dapat membahayakan kehidupan demokrasi.

Meski demikian, Yusril menegaskan putusan MK dan MA tidak otomatis mencabut jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Selama Gibran belum mengundurkan diri atau MPR belum memberhentikannya melalui mekanisme konstitusional, dia tetap menjabat sebagai Wapres.

“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujarnya.

Yusril juga menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wapres jika Gibran benar-benar mengundurkan diri. Dalam kondisi tersebut, Presiden harus mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih pengganti paling lambat 60 hari setelah menerima usulan Presiden.

Gibran Tetap Ingin Tempuh PTUN

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memintanya tetap berjuang membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Gibran menyampaikan hal itu setelah bertemu Prabowo di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN,” ujar Gibran.

Gibran menyatakan siap menunjukkan seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan PK di MA.

“Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” imbuhnya.

DPR Dorong Hak Menyatakan Pendapat

Di sisi lain, dinamika politik di DPR terus bergerak. Sejumlah legislator mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat berujung pada proses pemakzulan atau impeachment jika Gibran tidak mengundurkan diri.

Politikus senior PKS di Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai putusan MA telah memperjelas persoalan hukum terkait dokumen persyaratan pencalonan Gibran. Menurutnya, persoalan tersebut kini memasuki ranah politik melalui mekanisme di DPR.

“Awalnya kan ketika keputusan Mahkamah Konstitusi kita masih diskusi, tapi ketika sudah ada keputusan Mahkamah Agung, itu bolanya tuh makin mengerucut,” kata Mardani dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Selasa (10/11/2026).

Dia menilai putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) terkait dokumen persyaratan Gibran menjadi dasar bagi DPR untuk melanjutkan pembahasan melalui HMP.

“Ketika Mahkamah Agung membatalkan suketnya, itu kan jadi persyaratannya menjadi catatan. Akhirnya masuk ke Hak Menyatakan Pendapat. Buat kami di PKS yang 10 tahun oposisi pada Pak Jokowi karena punya pandangan yang berbeda, ini adalah sebuah fakta hukum, yuridisnya selesai, masuk ke politis,” tambahnya.

Sikap serupa disampaikan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Dia menegaskan rencana Gibran menempuh PTUN tidak akan menghentikan proses politik yang sedang berjalan di DPR.

Khozin mengatakan PKB tetap mendorong DPR melanjutkan mekanisme HMP. Menurutnya, langkah Gibran membuktikan dokumen pendidikan melalui jalur hukum tidak mengubah sikap politik partainya.

“Press conference yang disampaikan Mensesneg tidak mengganggu. Saya yakin kami melihat itu tidak mengganggu dan tidak mengubah sikap apa yang saat ini sedang berjalan di institusi DPR. Bahwa kemudian minta waktu dalam pembuktian ya silakan. Tapi sikap politik tetap harus berjalan,” tegas Khozin.