BEM UI Dan Masyarakat Sipil Gelar Demo : 2 Tahun Prabowo Gibran Gagal !
Jakarta (Mtimes) – Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran disambut aksi demonstrasi mahasiswa disejumlah kota di Indonesia untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah diambil Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di Jakarta, ratusan mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite SADAR (Seruan Kedaulatan Rakyat) menggelar aksi demo di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa sore (20/10/2026) sore.
Dalam aksinya mahasiswa BEM UI melakukan orasi menyoroti tentang berbagai kebijakan pemerintah, yang mengemuka soal asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sampai saat ini belum bisa ditangani bahkan semakin meluas. Karena itu mereka menuntut Karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional.
Koordinator aksi BEM UI, Hafidz Hernanda, saat berorasi menyampaikan kritiknya memberikan instruksi kepada semua peserta demo untuk mengangkat tiga jari tangan mereka sebagai simbol protes kekecewaan dan kemarahan rakyat kepada pemerintah.
“Tiga jari ini adalah lambang kemarahan kita dan kekecewaan kita, lambang perlawanan masyarakat atas pemimpin yang gagal!” seru Hafidz.
“Prabowo sudah gagal. Prabowo sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal,” ujarnya menambahkan diikuti massa aksi dengan yel yel.
Mereka juga membentangkan berbagai spanduk dan poster berukuran besar bertuliskan kritikan terhadap sejumlah kebijakan Pemerintahan Prabowo Gibran “Hentikan Peran Militer dalam Program MBG, KDMP, Satgas PKH, PT Agrinas & Proyek Strategis Lainnya”.
“Mimpiku Ga Muluk-muluk: Bisa Bernapas Lega, Hutanku Terjaga,” demikian tertulis dalam poster.
Berikut lima tuntutan BEM UI dan aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Sadar (Seruan Kedaulatan Rakyat) yang disuarakan dalam aksinya pada aksi demo hari ini, yaitu:
- Menetapkan Karhutla dan Bencana Banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini.
- Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar.
- Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat.
- Memberantas maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang mahal, serta memberikan akses yang merata bagi seluruh (AZ)
