Komdigi Bantah Batasi Konten, Jawaban Meta AI Justru Picu Polemik
JAKARTA, (Mtimes) — Jawaban Meta AI mengenai permintaan pemblokiran akun yang dikaitkan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memicu perdebatan di media sosial. Isu ini kembali mengangkat pertanyaan mengenai transparansi pemerintah dan kebebasan masyarakat mengakses informasi.
Polemik bermula ketika pengguna Threads meminta penjelasan Meta AI tentang pemblokiran akun dan dugaan penurunan jangkauan unggahan mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan serta Sumatera.
Dalam percakapan yang beredar, Meta AI menyebut sebagian pemblokiran akun terjadi setelah perusahaan menindaklanjuti permintaan hukum dari Komdigi. Namun, jawaban tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pembatasan khusus terhadap pemberitaan karhutla.
Bantahan Komdigi Kembali Disorot
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo sebelumnya menegaskan pemerintah tidak membatasi konten apa pun.
“Tidak ada pembatasan terhadap konten apa pun,” kata Angga dalam keterangannya pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Angga menjelaskan bahwa setiap platform memiliki pedoman komunitas untuk menilai unggahan pengguna. Ia juga menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik masyarakat, termasuk mengenai penanganan karhutla.
Jawaban Meta AI yang beredar kemudian memicu pertanyaan mengenai proses pengajuan permintaan pemerintah kepada platform digital dan dasar hukum yang digunakan.
Meski demikian, pemblokiran akun berdasarkan permintaan hukum berbeda dari dugaan penurunan jangkauan unggahan. Keduanya membutuhkan bukti dan penelusuran tersendiri.
Data Takedown Ikut Dipertanyakan
Dalam percakapan yang dibagikan akun Threads @Fajarpg1, Meta AI merujuk laporan SAFEnet dan Remotivi yang disebut mencatat 73 tindakan takedown selama April hingga Agustus 2026.
Sebanyak 90,4 persen tindakan tersebut disebut berkaitan dengan permintaan Komdigi. Penjelasan yang beredar juga mengaitkan mayoritas konten terdampak dengan kritik terhadap program Presiden Prabowo.
Namun, angka tersebut perlu dibandingkan dengan laporan aslinya. Data itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh tindakan menyasar kritik politik atau pemberitaan karhutla.
Publik juga perlu mengetahui apakah tindakan tersebut berupa penghapusan unggahan, pemblokiran akun, atau pembatasan akses di wilayah tertentu.
Warganet Soroti Transparansi
Jawaban Meta AI memicu sindiran dari sejumlah pengguna Threads. Akun @kuswardaya menulis, “Komdigi bantah takedown, eh Metanya ngaku.”
Akun @om.tinoooo turut berkomentar, “Meta ternyata jujur.”
Sementara itu, akun @masbewwok menulis, “Terima kasih ya Mbak Memet Meta AI sudah jujur.”
Komentar tersebut menunjukkan bahwa polemik ini menyentuh persoalan kepercayaan publik dan keterbukaan informasi. Meski demikian, reaksi warganet bukan bukti independen mengenai alasan setiap akun diblokir atau konten diturunkan.
Transparansi Jadi Kunci
Pemerintah perlu menjelaskan dasar hukum, jenis permintaan pemblokiran, dan mekanisme pengawasannya. Meta juga perlu menerangkan proses penanganan permintaan tersebut, termasuk alasan penindakan dan mekanisme keberatan bagi pengguna.
Sementara itu, dugaan pembatasan jangkauan unggahan karhutla membutuhkan bukti spesifik, seperti data distribusi konten atau penjelasan resmi dari platform.
Jawaban Meta AI dapat menjadi awal untuk menelusuri persoalan, tetapi belum cukup menjadi bukti final atas seluruh tuduhan yang berkembang.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap pembatasan akses informasi memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa menghilangkan ruang bagi kritik yang sah.
