Dipecat PSSI, Michael Sianipar Klaim Ketua Umum FFI yang Sah
JAKARTA, (Mtimes) – Michael Victor Sianipar tetap mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) meski PSSI telah memberhentikannya dari jabatan tersebut. Michael menilai keputusan PSSI tidak sesuai dengan mekanisme organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FFI.
PSSI memberhentikan Michael pada Kamis (12/11/2026) melalui Surat Keputusan Nomor 271/SKEP/XI-2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menandatangani surat tersebut.
Melalui keputusan itu, PSSI menyatakan pengangkatan Michael sebagai Ketua Umum FFI periode 2024-2028 tidak lagi berlaku. PSSI juga menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco), Vivin Cahyani, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI.
Namun, Michael menegaskan bahwa dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum FFI yang sah secara hukum karena kepengurusannya telah mengantongi pengesahan dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
“(Masih jadi Ketum FFI) betul,” kata Michael, dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2026).
Michael menjelaskan, setiap perubahan kepengurusan FFI harus mengikuti aturan AD/ART yang mendapat pengesahan Kemenkum. Aturan tersebut juga mengatur mekanisme penyampaian aspirasi hingga pengajuan Kongres Luar Biasa (KLB).
“Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa,” ujarnya.
Karena itu, Michael menilai upaya mengganti kepengurusan tanpa mengikuti prosedur organisasi sebagai tindakan ilegal.
“Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal,” tegasnya.
Michael Ancam Tempuh Jalur Hukum
Tak hanya menolak keputusan PSSI, Michael juga mengancam membawa persoalan ini ke jalur hukum jika PSSI tetap menjalankan penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua FFI.
Ia menyatakan pihaknya siap melaporkan pihak yang menerbitkan surat keputusan tersebut kepada Kementerian Hukum hingga kepolisian.
“Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian,” kata Michael.
Sementara itu, PSSI telah mengambil langkah organisatoris dengan memberhentikan Michael dan menunjuk Vivin sebagai Plt Ketua FFI. Perbedaan sikap kedua pihak ini membuat polemik kepemimpinan futsal nasional belum menemukan titik temu.
Kini, penyelesaian konflik tersebut bergantung pada mekanisme organisasi dan langkah hukum yang mungkin ditempuh masing-masing pihak.
