Pramono Gratiskan Sewa Tempat Relokasi PKL Kebayoran Lama Selama Enam Bulan
JAKARTA (Mtimes) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggratiskan biaya sewa tempat usaha selama enam bulan bagi 206 pedagang kaki lima (PKL) yang akan direlokasi ke pasar resmi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Kebijakan tersebut diberikan untuk meringankan beban pedagang sekaligus mendorong penataan kawasan yang selama ini dipadati aktivitas perdagangan di badan jalan.
Pramono menyampaikan keputusan itu seusai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kamis (12/11/2026).
Sebanyak 206 PKL yang telah didata berjualan di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda. Mereka akan dipindahkan ke Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama yang disiapkan Perumda Pasar Jaya.
“Saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Pramono.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat daerah yang menangani UMKM, serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan segera menindaklanjuti proses relokasi.
Penataan tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi jalan, mengurangi kemacetan, serta memastikan akses kendaraan darurat tidak terganggu. Di sisi lain, pedagang tetap memiliki tempat untuk menjalankan usahanya.
Selain penataan PKL, Pemprov DKI juga menyoroti persoalan parkir liar, terutama di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City. Pemerintah akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan untuk mengoptimalkan fasilitas parkir resmi.
Setujui Pembangunan TPS3R
Dalam rapat tersebut, Pramono juga menyetujui secara prinsip pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jalan Delman Elok.
Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban pengangkutan sampah ke TPST Bantargebang. Saat ini, timbulan sampah di Kecamatan Kebayoran Lama mencapai sekitar 244 ton per hari.
Pramono meminta Wali Kota Jakarta Selatan segera memfinalisasi persiapan pembangunan yang nantinya dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.
Persoalan banjir turut menjadi pembahasan, termasuk perbaikan tanggul Kopro Banjir sepanjang 300 meter dan pembangunan turap pada sodetan Kali Pesanggrahan.
Pemprov DKI akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penanganan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, Pramono menyoroti kebutuhan jembatan penyeberangan di Kali Pesanggrahan. Selama ini, sebagian warga, termasuk pelajar dari enam sekolah di sekitar lokasi, masih mengandalkan getek atau perahu kayu untuk menyeberangi sungai.
Pembangunan jembatan dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat.
