Greenpeace Kritik Pertumbuhan Ekonomi, Soroti Beban Hidup di Tengah Krisis Iklim

JAKARTA, (Mtimes) – Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Aksi ini bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat dan memperberat biaya hidup.

Sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan menghadap ke Istana Merdeka.

Sementara itu, spanduk kedua bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menghadap ke sisi selatan Bundaran HI.

Aksi tersebut menjadi bentuk kritik Greenpeace terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum cukup menjawab ancaman krisis iklim dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan berbagai bencana ekologis belakangan ini semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia mencontohkan banjir bandang di Sumatera serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap. Menurutnya, bencana tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu penghasilan dan menambah pengeluaran rumah tangga.

“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” ujar Jeanny dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2026).

Riset Greenpeace: 41 Persen Responden Terdampak Biaya Pangan

Bersamaan dengan aksi tersebut, Greenpeace Indonesia merilis laporan riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.

Riset yang melibatkan delapan kelompok masyarakat di wilayah Jabodetabekjur, Bandung Raya, dan Yogyakarta Raya ini mengulas dampak krisis iklim terhadap pengeluaran, pendapatan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Hasil riset menunjukkan bahwa 41 persen responden merasakan dampak paling kuat pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sementara itu, 39 persen responden mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan. Sebanyak 20 persen lainnya menghadapi dampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Greenpeace juga menyoroti kerentanan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, serta nelayan. Kelompok tersebut menghadapi risiko lebih besar ketika cuaca ekstrem mengganggu pekerjaan dan menambah ketidakpastian ekonomi.

Riset itu turut menggambarkan cara masyarakat bertahan menghadapi tekanan keuangan. Sebanyak 57,34 persen responden mengurangi konsumsi nonesensial untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.

Selain itu, 56,79 persen responden mencari pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah pendapatan.

Menurut Greenpeace, temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat harus menyesuaikan pola konsumsi dan mencari sumber penghasilan tambahan untuk menghadapi tekanan ekonomi yang berkaitan dengan krisis iklim.

Greenpeace Soroti Klaim Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.

Menurut Atha, angka pertumbuhan tersebut belum tentu mencerminkan kondisi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ia menilai pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Sebab, kerusakan ekologis dapat menambah beban masyarakat, mulai dari hilangnya sumber penghasilan hingga meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari.

“Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan dan mengorbankan lingkungan secara serampangan, masyarakat justru harus menanggung sendiri dampaknya. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya memperkaya segelintir orang melalui eksploitasi alam,” tegas Atha.

Greenpeace Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan hasil riset tersebut saat merumuskan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Organisasi lingkungan itu juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kebutuhan anggaran penanggulangan bencana dan mengkaji kebijakan yang berpotensi memengaruhi harga pangan.

Bagi Greenpeace, pemerintah perlu memasukkan penanganan krisis iklim ke dalam kebijakan ekonomi. Dampaknya kini terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat kerja hingga meja makan dan pengeluaran rumah tangga.