BSU 2026 Rp900.000, Ini Syarat Penerima, Cara Cek Status, dan Tahapan Pencairannya

Reporter : Helmi
Pemerintah melalui Kemenaker kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah.

BACA JUGA:

JAKARTA (Mtimes) – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 kembali menjadi perhatian pekerja dan buruh di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026.

Bantuan tersebut diberikan sekaligus sehingga setiap pekerja yang ditetapkan sebagai penerima berhak memperoleh total Rp900.000.

Ketentuan penyaluran BSU 2026 telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BSU ditujukan bagi pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan, termasuk memiliki upah maksimal Rp3,5 juta per bulan atau menyesuaikan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.

Meski demikian, pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta tidak otomatis mendapatkan bantuan. Pemerintah tetap melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima berdasarkan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Lantas, bagaimana cara mengetahui apakah pekerja terdaftar sebagai penerima BSU 2026? Apa saja persyaratan dan bagaimana cara mencairkan bantuan Rp900.000 tersebut?

Syarat Penerima BSU 2026

Mengacu pada ketentuan Kemnaker, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah 2026.

Berikut persyaratannya:

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
  3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku.
  4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun anggota Polri.
  5. Diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.

Khusus pekerja di daerah yang memiliki UMK lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat sesuai ketentuan pembulatan yang ditetapkan pemerintah.

Adapun besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada gaji terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.

Cara Cek BSU 2026 Secara Online

Pekerja dapat memantau informasi penerima BSU melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengakses laman resmi BSU di:

https://bsu.kemnaker.go.id

Berikut panduan pengecekan yang dapat dilakukan:

  1. Buka browser melalui ponsel atau komputer.
  2. Kunjungi laman resmi https://bsu.kemnaker.go.id.
  3. Perhatikan informasi terbaru mengenai penyaluran BSU 2026.
  4. Pilih menu pengecekan NIK apabila layanan tersebut sudah tersedia.
  5. Masukkan data sesuai petunjuk yang ditampilkan pada laman resmi.
  6. Ikuti proses verifikasi untuk mengetahui informasi status penerima.

Perlu diketahui, laman resmi BSU Kemnaker telah menyediakan informasi program dan persyaratan penerima. Namun, mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 akan diumumkan secara resmi oleh Kemnaker.

Karena itu, pekerja diimbau memantau laman tersebut secara berkala.

Apakah BSU 2026 Bisa Dicek Lewat Aplikasi JMO?

Selain melalui laman Kemnaker, pekerja dapat menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk memeriksa informasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan ini dapat diunduh melalui Google Play Store untuk pengguna Android maupun App Store bagi pengguna iPhone.

Berikut langkah memeriksa kepesertaan melalui JMO:

  1. Unduh aplikasi JMO melalui toko aplikasi resmi.
  2. Buka aplikasi dan lakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar.
  3. Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran sesuai petunjuk aplikasi.
  4. Masuk ke menu informasi kepesertaan atau kartu digital.
  5. Periksa status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk kategori peserta dan informasi upah yang tercatat.

Penting dipahami, pengecekan melalui JMO tersebut merupakan cara memeriksa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, bukan konfirmasi bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai penerima BSU.

Hingga informasi resmi mengenai fitur pengecekan BSU melalui JMO diumumkan, pekerja sebaiknya menggunakan laman Kemnaker sebagai rujukan utama status bantuan.

Bagaimana Cara Klaim BSU 2026 Rp900.000?

Pekerja yang memenuhi persyaratan tidak perlu melakukan pendaftaran mandiri untuk mendapatkan BSU.

Kemnaker menyatakan data calon penerima berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pemerintah melakukan verifikasi dan menetapkan pekerja yang berhak menerima bantuan.

Untuk mekanisme pencairan, BSU 2026 dijadwalkan disalurkan pada November hingga Desember 2026 melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Agar proses pencairan berjalan lancar, pekerja dapat melakukan beberapa persiapan berikut:

  1. Memastikan NIK dan data kependudukan sesuai dengan KTP.
  2. Memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih aktif sesuai periode persyaratan.
  3. Memastikan data upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
  4. Memantau pengumuman penetapan penerima melalui laman resmi Kemnaker.
  5. Mengikuti petunjuk penyaluran melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Apabila bantuan disalurkan melalui rekening bank, pekerja perlu mengikuti informasi mengenai rekening penerima dan memastikan rekening yang digunakan sesuai ketentuan penyaluran.

Sementara itu, bagi penerima yang pencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia, ikuti informasi dan prosedur pengambilan dana yang diumumkan secara resmi.

Dengan demikian, pekerja tidak perlu mencari tautan pendaftaran atau membayar biaya administrasi untuk mendapatkan BSU.

Waspadai Tautan Palsu Mengatasnamakan BSU

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi palsu atau tautan tidak resmi yang mengatasnamakan program BSU 2026.

Pekerja sebaiknya tidak sembarangan memberikan NIK, nomor rekening, PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal.

Selain itu, masyarakat tidak perlu membayar biaya administrasi kepada pihak mana pun yang menjanjikan pencairan BSU.

Untuk memperoleh informasi terbaru mengenai persyaratan, pengecekan penerima, dan pencairan bantuan, pekerja dapat mengakses laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://bsu.kemnaker.go.id.

Pekerja juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500 630 apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program Bantuan Subsidi Upah 2026.

Tagging :