PKI dan Islam: Catatan Konflik, Propaganda, dan Perlawanan

JAKARTA (Mtimes) – Dalam sejarah Indonesia, hubungan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan lembaga keagamaan, ulama, dai, dan kelompok Islam kerap diwarnai konflik. Pada masa itu, ketika media sosial dan buzzer belum dikenal, PKI menggunakan media cetak dan pidato untuk menyebarkan propaganda yang menyudutkan lembaga keagamaan dan Islam.

Komunisme yang diusung PKI bersandar pada materialisme dan menolak peran agama, sementara kelompok Islam di Indonesia, seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, mempertahankan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bernegara.

Sejumlah catatan sejarah menggambarkan bagaimana propaganda dan tindakan PKI menyasar lembaga Islam, ulama, serta kelompok yang dekat dengan mereka. Karena itu, hubungan PKI dengan umat Islam, khususnya ulama dan santri, sering mengalami ketegangan sepanjang perjalanan sejarah Indonesia.

Dr. Tiar Anwar Bachtiar, dalam pendahuluan buku Dari Kata Menjadi Senjata (2017: XII), mengutip buku Benturan NU dan PKI 1948–1965. Ia menjelaskan bahwa sejak awal kemunculannya, PKI menjadikan ulama, santri, dan kelompok yang identik dengan Islam sebagai salah satu musuh utamanya.

Propaganda Tujuh Setan Desa

PKI menyebut lawan politiknya dengan istilah “Tujuh Setan Desa”. Istilah ini merujuk pada tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa (Hersri Setiawan, Kamus Gestok, 2003: 263).

Melalui Harian Rakyat, koran milik PKI, tokoh PKI Nyoto pernah menyerukan “Gerakan Pengganyangan Tujuh Setan Desa”. Salah satu kelompok yang menjadi sasaran gerakan tersebut adalah pengumpul zakat, yang dalam narasi ini dikaitkan dengan umat Islam secara luas (Anab Afifi, Ayat-Ayat yang Disembelih, 2015: 147).

Dalam propaganda tersebut, kiai, ulama, santri, dan kelompok agama digambarkan sebagai bagian dari “setan desa”. Propaganda itu juga menyebarkan berbagai tuduhan terhadap ulama dengan menyebut mereka sebagai setan dan menggunakan istilah lain yang merendahkan.

Contoh Propaganda PKI di Koran Pada Masa Itu

Ketegangan antara PKI dan ulama, yang kala itu menjadi representasi utama umat Islam, berlangsung sejak berdirinya PKI hingga meletusnya peristiwa G30S. Salah satu peristiwa yang kerap menjadi sorotan adalah Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948.

Dalam menghadapi umat Islam, PKI disebut menggunakan dua cara utama. Pertama, menyebarkan propaganda dan melakukan penistaan agama, baik secara lisan maupun melalui media cetak. Kedua, melakukan tindakan kekerasan terhadap ulama dan santri.

Salah satu contoh yang disebut dalam catatan sejarah adalah peristiwa di Desa Pucang pada 1960-an.

Pak Alip bercerita bahwa enam bulan sebelum meletusnya G30S, terjadi konflik antara Ansor dan PKI. Konflik itu bermula ketika seorang anggota PKI mengutip Surah Al-Qasas ayat 88 dalam sebuah rapat terbuka. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu akan binasa kecuali Allah.

Menurut cerita tersebut, anggota PKI itu kemudian membelokkan makna ayat dengan menyatakan bahwa segala sesuatu, termasuk surga, akan hancur karena hanya Allah yang kekal. Ia lalu berkata:

“Jangan pernah percaya kepada orang yang menjanjikan Surga karena mereka adalah pemimpin palsu yang membuat rakyat hancur.” (Pranowo, 2011: 321)

Ia kemudian mengajak masyarakat berjuang bersama PKI demi mewujudkan surga nyata di dunia.

Pernyataan itu memicu kemarahan anggota Ansor. Mereka melempari pembicara dengan benda-benda hingga terjadi bentrokan fisik. Polisi kemudian turun tangan untuk melerai konflik tersebut.

Selain peristiwa itu, narasi sejarah juga menyebut tindakan lain yang memicu kemarahan umat Islam, seperti menginjak Al-Qur’an dan mengejek syariat Islam.

Serangan Terhadap Ulama dan Santri

Selain menyebarkan propaganda, PKI juga disebut melakukan serangan terhadap ulama dan juru dakwah. Sejumlah peristiwa berikut menggambarkan tindakan kekerasan yang dikaitkan dengan PKI dalam catatan sejarah.

Pertama, penyerbuan Pesantren Burikan pada 1948.

Buku Lubang-lubang Pembantaian: Petualangan PKI di Madiun (Maksum dkk., 1990: 17) mencatat bahwa pada 17 September 1948, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun, yang berasal dari Tulungagung dan Tegal Rejo, berpamitan kepada Kiai Imam Mursjidi Muttaqien, pemimpin Pondok Sabilil Muttaqien Takeran.

Keduanya hendak mengajar di Pesantren Burikan, Desa Banjarejo. Namun, keesokan harinya, Sabtu Wage, 18 September 1948, pasukan FDR/PKI menyerbu pesantren tersebut.

Dalam peristiwa itu, para penyerang menyeret Kiai Hamzah, Kiai Nurun, dan sejumlah santri ke Desa Batokan. Di tempat tersebut, mereka kemudian dibantai.

Kedua, peristiwa di Karangasem, Banyuwangi, pada 1965.

Pada 18 Oktober 1965, menurut Majalah Asy-Syariah Edisi Khusus Awas! Komunisme Bangkit Kembali (2016: 37–38), sejumlah orang yang disebut sebagai anggota PKI menyamar sebagai anggota GP Ansor. Sementara itu, anggota Gerwani menyamar sebagai anggota Fatayat NU di Desa Karangasem, yang sekarang bernama Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi.

Mereka kemudian mengundang anggota Ansor yang tinggal di Desa Muncar untuk menghadiri pengajian. Tanpa menaruh curiga, para undangan memenuhi ajakan tersebut.

Namun, dalam acara itu, penyelenggara menyuguhi para anggota Ansor makanan beracun. Peristiwa tersebut menyebabkan 62 orang menjadi korban. Hanya sebagian kecil yang selamat.

Warga kemudian memasukkan para korban ke dalam sebuah lubang di Dusun Cementhuk, Desa Cluring, Kecamatan Cluring, Banyuwangi.

Ketiga, pembantaian Kiai Raqib di Magetan pada 1948.

Majalah Asy-Syariah Edisi Khusus Awas! Komunisme Bangkit Kembali (2016: 31–32) mencatat bahwa pada suatu malam di September 1948, setelah pemberontakan PKI di Madiun, sejumlah orang yang disebut sebagai anggota PKI mendatangi rumah Kiai Raqib di Bangsri, wilayah Magetan.

Mereka kemudian terlibat dialog dengan Kiai Raqib.

“Apa tidak salah menahan saya? Saya cuma guru ngaji,” kata Kiai Raqib.

Salah seorang dari mereka menjawab, “Justru karena kamu guru ngaji. Kamu yang menghalangi tujuan PKI.”

Pada akhirnya, para korban membantai Kiai Raqib dan sejumlah orang lainnya di sumur tua Soco. Propaganda PKI yang beredar melalui media cetak pada masa itu.

Selain ketiga peristiwa tersebut, catatan sejarah juga menyebut sejumlah tokoh Masyumi yang menjadi sasaran tuduhan dan fitnah PKI. Mereka antara lain Hamka, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, dan H. Ghazali Sahlan.

Menurut narasi tersebut, aparat kemudian memenjarakan mereka dengan berbagai tuduhan.

Upaya Membubarkan HMI

Upaya PKI menyasar Islam tidak hanya menyentuh individu seperti ulama dan santri, tetapi juga lembaga dan organisasi Islam. Salah satu contohnya adalah upaya pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sulastomo, Ketua Umum HMI periode 1963–1966, menceritakan dalam laporan Panjimas No. 590 (1988) bahwa pada 29 September 1965, Aidit mendesak Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI.

Dalam propagandanya, Aidit bahkan melontarkan pernyataan:

“Bila tidak bisa membubarkan, lebih baik pakai sarung.”

Namun, upaya pembubaran HMI tidak berhasil. Saat itu, HMI mendapat dukungan dari sejumlah tokoh, seperti KH. Saifuddin Zuhri, serta organisasi masyarakat Islam seperti NU dan Muhammadiyah. HMI juga mendapat dukungan dari PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia).

Menggunakan Cara Halus untuk Menarik Simpati

Ketika belum memiliki kekuatan yang cukup dominan, PKI disebut menggunakan pendekatan yang lebih halus untuk menarik simpati umat Islam. Salah satu caranya adalah mendirikan organisasi yang tampak dekat dengan Islam, seperti Ikhwanul Muslimin.

Dr. Kuntowijoyo pernah menyebut bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi milik PKI. Ajip Rosidi juga membenarkan keterangan tersebut.

Menurut Ajip Rosidi, PKI mendirikan gerakan bernama Ikhwanul Muslimin untuk menarik simpati umat Islam. Keterangan itu tercantum dalam Al-Muslimun No. 265 (1992).

Namun, organisasi yang disebut dalam narasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan Al-Ikhwan al-Muslimun yang berasal dari Mesir.

Narasi ini menggambarkan pendirian organisasi tersebut sebagai salah satu upaya PKI untuk mendekati umat Islam. Penulis juga mengaitkan langkah tersebut dengan upaya PKI meraih dukungan politik dan memperoleh kekuasaan.

Pada akhirnya, PKI melakukan pemberontakan yang kemudian gagal.

Isu Pancasila dan Islam

Wacana yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila juga muncul dalam perdebatan politik di Indonesia. Salah satu ungkapan yang sering muncul adalah “Kami NKRI, Kami Pancasila”.

Menurut narasi ini, pertentangan antara Pancasila dan Islam bukan hal baru. Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution pernah menguraikan isu serupa dalam sebuah dokumen.

Nasution menilai bahwa kalangan PKI menjadi pihak yang mengembuskan pertentangan antara Pancasila dan Islam.

Dalam dokumen tersebut, Nasution menulis:

“Issue Tentang Negara Islam. Gerpol PKI/Orla Setjara Menipu Mempertentangkan Pantjasila dan Islam Ketua MPRS.”

Dokumen itu menjadi salah satu rujukan yang digunakan penulis untuk mengaitkan perdebatan mengenai Pancasila dan Islam dengan dinamika politik pada masa PKI.

Jika ditelusuri lebih jauh, narasi ini mengidentifikasi dua pola yang dianggap digunakan PKI dalam menghadapi kelompok Islam.

Pertama, menyebarkan propaganda yang menyudutkan agama. Pola ini mencakup tindakan yang dianggap menistakan agama, mencela ulama, serta upaya membubarkan lembaga keagamaan.

Kedua, menggunakan pendekatan persuasif untuk menarik simpati umat Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan mendirikan organisasi atau lembaga yang tampak dekat dengan agama. Menurut narasi tersebut, langkah itu menjadi cara untuk memperoleh dukungan politik dan meraih suara dalam pemilu.

Sikap Ulama Terhadap Komunisme

Ketegangan antara kelompok Islam dan komunisme juga mendorong para ulama menggelar sejumlah pertemuan untuk membahas persoalan tersebut.

Pada 23–27 Desember 1954, Dewan Syura Masyumi menyelenggarakan pertemuan di Surabaya untuk membahas komunisme.

Dalam pertemuan itu, para ulama mengeluarkan sejumlah keputusan. Mereka menilai komunisme bertentangan dengan iman dan memusuhi syariat Islam. Mereka juga menyatakan bahwa orang yang meyakini paham komunisme sebagai kafir, serta menetapkan sejumlah keputusan lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Tiga tahun kemudian, pada 8–11 September 1957, para ulama kembali mengadakan muktamar di Palembang untuk membahas keharaman komunisme.

Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan sikap sejumlah ulama yang menolak komunisme dan mewaspadai propaganda politik yang mereka anggap mengancam ajaran Islam.

Pada akhirnya, berbagai peristiwa yang dibahas dalam tulisan ini memperlihatkan bagaimana konflik politik antara PKI dan kelompok Islam berkembang dalam sejarah Indonesia. Propaganda, persaingan organisasi, dan kekerasan menjadi bagian dari catatan hubungan kedua kelompok tersebut. (Yudi Purwanto)