Ajudan Gubernur Kaltim Minta Maaf Usai Video Dorong Mahasiswa Viral
JAKARTA, (Mtimes) – Ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, Briptu Asky Rizal Toding, menyampaikan permohonan maaf setelah video dirinya bersitegang dengan mahasiswa yang berunjuk rasa terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Asky terlihat melakukan kontak fisik dengan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda di kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Ia tampak menyenggol dan mendorong mahasiswa hingga sebuah ponsel milik peserta aksi terjatuh.
Aksi itu menuai kritik dari warganet karena dinilai arogan saat menghadapi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi.
Melalui video klarifikasi, Asky mengakui tindakannya berlebihan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
“Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan saya yang terlalu arogan dan spontan,” demikian pernyataan Asky dalam klarifikasinya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya bertindak secara spontan, bukan atas instruksi pihak lain.
Kronologi Ajudan Gubernur Kaltim Bersitegang dengan Mahasiswa
Insiden tersebut terjadi pada Senin, 19 Oktober 2026, sekitar pukul 18.00 WITA di halaman Masjid Nurul Mu’minin, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Saat itu, mahasiswa GMNI Samarinda menggelar demonstrasi untuk menyuarakan persoalan karhutla di Kalimantan Timur.
Situasi memanas ketika Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tiba di lokasi untuk melaksanakan salat Magrib. Gubernur disebut tidak sempat menemui mahasiswa, sehingga terjadi gesekan antara peserta aksi dan pihak yang berada di sekitar gubernur.
Rekaman yang memperlihatkan kontak fisik antara Asky dan mahasiswa kemudian menyebar luas di media sosial. Peristiwa ini memicu kritik terhadap cara pihak yang mendampingi pejabat publik menghadapi demonstrasi.
Mahasiswa menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan lingkungan. Karena itu, respons terhadap demonstrasi perlu mengedepankan komunikasi dan pengendalian diri agar situasi tidak semakin memanas.
Pemprov Kaltim Ikut Meminta Maaf
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut merespons polemik tersebut. Melalui unsur Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Tim Ahli Gubernur, Pemprov Kaltim menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut.
Pemerintah daerah juga menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang.
Insiden ini kembali menegaskan pentingnya sikap proporsional saat menghadapi massa aksi. Pejabat publik maupun pihak yang mendampinginya perlu merespons aspirasi masyarakat dengan komunikasi yang baik, bukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.