DPR Batalkan Rapat Paripurna Usai Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
JAKARTA, (Mtimes) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026). Pembatalan ini terjadi di tengah polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan 120 anggota DPR.
Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan keputusan pembatalan tersebut berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan,” demikian keterangan Setjen DPR.
Sebelumnya, DPR menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas penyampaian usulan HMP terhadap Gibran. Namun, DPR membatalkan agenda tersebut pada hari yang sama ketika Gibran mendatangi Gedung MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden.
Gibran datang seorang diri dan membawa surat pengunduran diri untuk diserahkan kepada pimpinan MPR. Sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), ia juga menyerahkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Sementara itu, usulan HMP terhadap Gibran telah mengantongi dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengonfirmasi jumlah tersebut dalam pertemuan bersama para pengusul di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11/2026).
“Dari Fraksi PDI Perjuangan 14 orang. Fraksi Partai Golkar 11 orang. Fraksi Gerindra 11 orang. Fraksi NasDem 19 orang. Fraksi PKB 18 orang. Fraksi PKS 28 orang. Fraksi PAN 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang,” kata Saan.
Fraksi PKS menjadi penyumbang dukungan terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem dengan 19 anggota. Sementara itu, PAN menyumbang satu anggota.
Jumlah 120 pengusul tersebut jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP yang hanya membutuhkan 25 anggota DPR.
Saan sebelumnya menyatakan pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum membahas kelanjutannya dalam rapat paripurna.
Pembatalan rapat paripurna ini menambah dinamika politik di tengah polemik pengunduran diri Gibran. Hingga kini, DPR belum mengumumkan jadwal baru untuk membahas usulan HMP tersebut.
