Surat Pengunduran Diri Gibran Masuk MPR, Begini Tahapan Proses Selanjutnya
JAKARTA, (Mtimes) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengungkapkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses. Gibran menyampaikan permintaan tersebut setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11/2026).
Muzani menjelaskan, Gibran datang ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani di Gedung MPR, Kamis (12/11/2026).
Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya telah menyerahkan surat serupa kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Muzani menambahkan, Gibran secara khusus meminta MPR segera menindaklanjuti surat tersebut. Menanggapi permintaan itu, pimpinan MPR berencana menggelar rapat untuk membahas proses pengunduran diri Gibran.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani.
Setelah rapat pimpinan, MPR juga akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat tersebut akan membahas jadwal dan mekanisme persidangan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran.
Muzani menjelaskan, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk memilih wakil presiden definitif setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima permintaan resmi dari lembaga tersebut.
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah memanasnya dinamika politik nasional. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik kelayakan Gibran sebagai wakil presiden.
Usulan tersebut muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) memicu perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang menjadi salah satu syarat pencalonannya.
Dengan penyerahan surat tersebut, MPR kini menghadapi proses kelembagaan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran sekaligus mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.
