Bareskrim Naikkan Status Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo ke Penyidikan
JAKARTA (Mtimes) – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto naik kelas. Bareskrim Polri resmi menerbitkan Laporan Polisi (LP) khusus dugaan tindak pidana makar pada Rabu (11/11/2026) dan mulai naik ke tahap penyidikan, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA:
Ini adalah pengembangan dari kasus penyadapan ilegal yang sebelumnya sudah menjerat 4 Jenderal Polri sebagai tersangka.
Kabareskrim: Ada Bukti Permulaan Cukup
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan LP makar diterbitkan setelah tim gabungan menemukan bukti permulaan yang cukup.
“Kami menemukan dari hasil penyelidikan teman-teman Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dan hasil penyelidikan tim kami yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum bersama-sama dengan Siber, kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” ujar Asep di Gedung DPR, Kamis (12/11/2026).
“Kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku yaitu empat orang yang sudah kita tangani oleh Tindak Pidana Siber,” lanjut Asep.
Empat nama yang didalami dalam LP makar tersebut sama dengan tersangka kasus penyadapan:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) – mantan Kapolri
- Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS)
- Irjen Eko Hadi Santoso (EH)
- Irjen Slamet Uliandi (SU) – mantan Kadiv TIK Polri
Namun, status tersangka makar belum ditetapkan. “Status tersangka dalam perkara penyadapan tersebut tidak otomatis menjadikan mereka tersangka dalam perkara dugaan makar. Bareskrim masih harus membuktikan unsur pidana,” kata Asep.
Penyelidikan Intensif 1 Minggu, 38 Saksi Diperiksa
Direktur Tipidum Bareskrim Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut penyelidikan makar sudah berjalan intensif selama satu minggu.
“Hal tersebut kami koordinasikan dengan para ahli pidana dan ahli hukum tata negara. Maka kemarin kami telah menerbitkan Laporan Polisi bahwa ditemukan ada dugaan tindak pidana,” kata Susatyo.
Total 38 saksi diperiksa: 28 saksi dari Dittipidsiber Bareskrim plus 10 saksi tambahan. LPSK juga telah menerima pengajuan perlindungan untuk 6 saksi.
Pasal Makar yang Diterapkan
Menurut Dirtipidum, LP makar menggunakan pasal berlapis:
Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP juncto Pasal 20 huruf a,b,c,d UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU No.1 Tahun 1946
Definisi makar yang didalami: perbuatan menyuruh, turut serta, hingga menggerakkan orang lain dengan niat merampas kemerdekaan presiden, membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan, hingga upaya menggulingkan pemerintahan.
“Sehingga mulai kemarin kami melakukan penyidikan untuk menemukan tersangka,” ujar Susatyo.
“Perbuatan makar yang dimaksud ialah berkaitan perbuatan menyuruh, turut serta, hingga menggerakkan orang lain dengan niat merampas kemerdekaan presiden, membuat kepala negara tidak mampu menjalankan pemerintahan, hingga upaya menggulingkan pemerintahan.”
Timsus Dibentuk Kapolri
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sudah membentuk Tim Khusus (Timsus) dipimpin Kabareskrim sendiri untuk mengurai konstruksi makar.
Tim gabungan Dittipidsiber dan Dittipidum ini juga menelusuri siapa penggerak di balik aksi, bukan hanya pelaksana teknis penyadapan ilegal lewat server Lawful Interception Management System (LIMS) yang berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026 dengan lebih dari 6.000 target.
“Karena proses ini baru terbit laporan polisi, dan kita akan melakukan langkah-langkah selanjutnya, yaitu penyelidikan-penyelidikan yang intensif, kemudian naik ke penyidikan, selanjutnya kita akan proses ke tahapan-tahapan berikutnya,” tutup Asep.
