Jimly: Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Pengusung, Presiden Bebas Pilih Termasuk Non-Parpol
JAKARTA (Mtimes) – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berasal dari partai pengusung Prabowo-Gibran.
BACA JUGA:
Polemik ini muncul karena perbedaan aturan antara konstitusi dan UU MD3.
“(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?” kata Jimly usai diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jumat (13/11/2026).
Jimly Bedah Dua Pasal
- Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 – JIKA Presiden & Wapres Kosong Bersamaan
Baru di situ ada syarat partai pengusung yang mengajukan. Saat itu pemerintahan dipegang triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan).
- Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 – Yang Terjadi Sekarang (Hanya Wapres Kosong)
Bunyi konstitusi: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai – artinya diajukan presiden – dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” tegas Jimly.
“Kalimatnya begitu, jadi tidak ada syarat partai di situ.”
Presiden Prabowo Punya Keleluasaan Penuh
- Bisa dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat (partai pengusung)
- Bisa dari PDIP, PKB, partai di luar koalisi
- Bisa juga dari tokoh non-parpol seperti Sri Sultan HB X, Mahfud MD, Purbaya, bahkan profesional.
Jimly bahkan sempat berkelakar: “Ketua Umumnya Pak Jazilul (Ketum PKB Muhaimin Iskandar), bisa. Dari partai lain bisa. Yang di luar partai pun boleh, asal presidennya mengajukan.”
Penjelasan UU MD3 Itu Keliru & Ada 2 Cacat Formil
Jimly menilai Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang mewajibkan calon dari partai pengusung itu salah menganalogikan dua situasi berbeda. Seharusnya ditafsirkan “yang direstui partai pengusung”, bukan harus kader partai.
Ia juga ingatkan kini ada proses judicial review UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.
“Sebaiknya presiden mempertimbangkan bahwa pasal di UU MD3 itu, terutama penjelasannya salah… Kalau ada dua ketentuan yang berbeda seperti itu, pegangannya ya Undang-Undang Dasar,” tutup Jimly.
Pernyataan Jimly ini berbeda dengan pandangan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menyebut calon harus dari partai pengusung. MPR melalui Ketua Ahmad Muzani akhirnya sepakat: calon Wapres tak harus dari koalisi, sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
