Nelayan Cilacap Keluhkan Kuota BBM, Gibran Janji Koordinasi dengan Pertamina
CILACAP, (Mtimes) – Cilacap, Sejumlah nelayan kecil di Kabupaten Cilacap mengeluhkan keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut saat berdialog langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (26/10/2026).
Para nelayan meminta pemerintah menambah alokasi BBM di stasiun penyaluran, terutama di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kecamatan Cilacap Selatan. Mereka menilai stok solar dan Pertalite yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan, terlebih saat musim melaut tiba.
Akibat keterbatasan tersebut, nelayan harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM. Sebagian bahkan terpaksa mencari pasokan ke lokasi lain yang lebih jauh agar tetap bisa melaut.
Salah satu nelayan setempat, Taufik Hidayat, menyampaikan langsung keluhan itu kepada Gibran. Ia mengatakan antrean panjang dan keterbatasan stok menyulitkan nelayan kecil mendapatkan bahan bakar.
“Nelayan sedang musim ini. Kadang-kadang kita sendiri untuk beli bensin juga kesulitan karena selain antreannya panjang, stok bensin yang ada itu kurang mencukupi untuk nelayan kecil,” keluh Taufik.
Taufik berharap pemerintah dan instansi terkait, termasuk Pertamina, segera menindaklanjuti keluhan para nelayan. Ia menegaskan, pemerintah perlu menghadirkan solusi nyata agar kebutuhan BBM masyarakat pesisir terpenuhi.
“Jadi mohon panjenengan tolong jangan cuma dicatat, tapi ditindaklanjuti. Agar merupakan sebuah prestasi dan prasasti di sini, bahwasanya apa yang saya sampaikan dari orang kecil di Cilacap telah ditindaklanjuti dan terealisasi,” tegasnya.
Ketua KUD Minosaroyo Cilacap, Untung Jayanto, juga menilai pemerintah perlu menambah alokasi BBM bagi nelayan. Menurutnya, fasilitas stasiun penyaluran yang tersedia saat ini sudah memadai, tetapi kuotanya belum mencukupi kebutuhan nelayan.
Untung menjelaskan, KUD Minosaroyo selama ini menjadi salah satu rujukan resmi penyaluran BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite bagi nelayan Cilacap. Sistem penyaluran tersebut bahkan pernah menjadi percontohan nasional pada 2022. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) rutin mengaudit penyaluran tersebut setiap tahun tanpa kendala, menurut Untung.
“Sepertinya untuk stasiun penyaluran BBM untuk nelayan sudah cukup, hanya perlu ditambah alokasinya saja, Pak Wapres. Nanti untuk data-datanya semua ada di kami,” ujar Untung.
Menanggapi keluhan tersebut, Gibran berjanji segera berkoordinasi dengan Pertamina setelah kunjungan kerja di Cilacap. Ia juga menyebut rencana pertemuan dengan para kepala desa untuk membahas persoalan tersebut.
“Nanti setelah dari sini lalu ketemu Pertamina, kita akan ketemu kepala-kepala desa juga,” kata Gibran.
