Kontrak Influencer RANS Tembus Rp14,6 Miliar, ICW Pertanyakan Urgensi Kontrak Influencer

JAKARTA, (Mtimes) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, mendapat kontrak senilai Rp14,7 miliar dari dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh atau influencer.

Dua kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang kini telah dipecah menjadi tiga kementerian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, mengungkapkan data realisasi pengadaan pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat Kemendikbudristek mengontrak lima paket pada 2024, sedangkan KKP mengontrak tiga paket sepanjang 2025–2026.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sebuah kegiatan.

Pada 2024, Kemendikbudristek mengalokasikan lima paket pengadaan dengan rincian:

• Penayangan video YouTube RANS Entertainment: Rp452.698.902.
• Instagram Reels @raffinagita1717: Rp205.893.300.
• Instagram Story @raffinagita1717: Rp575.655.000.
• Event attendance: Rp2.521.329.200.
• Penayangan TikTok @raffinagita1717: Rp144.423.600.

Sementara itu, KKP mengalokasikan tiga paket, yakni influencer engagement melalui Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp3.596.955.000 pada 2025, influencer engagement pembangunan BINS melalui Setditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp3,6 miliar pada 2025, serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Setditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp3,6 miliar pada 2026.

Dengan demikian, total anggaran delapan paket pengadaan dari kedua kementerian mencapai Rp14.696.955.002.

Azhim menyebut pengadaan tersebut menyimpan lima persoalan. Salah satunya, pemerintah menggelontorkan anggaran belasan miliar untuk influencer ketika Presiden Prabowo Subianto justru menggaungkan efisiensi anggaran.

Menurut ICW, kebijakan tersebut menunjukkan standar penghematan yang tidak konsisten. Pemerintah memangkas belanja hingga menyentuh pelayanan publik dasar dan pembangunan strategis, bahkan meminta pemerintah daerah serta desa berhemat. Namun, belanja promosi melalui influencer tetap berjalan.

“Ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03% dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta,” kata Azhim dalam keterangan yang dikutip Selasa (10/11/2026).

ICW juga mempertanyakan manfaat pengadaan tersebut. Pasalnya, pemerintah belum menunjukkan ukuran dampak jasa influencer secara jelas dan terbuka, sementara setiap kementerian sudah memiliki biro humas, pegawai, fasilitas, website, serta media sosial resmi yang dibiayai dari pajak masyarakat.

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: mengapa kementerian masih perlu mengadakan jasa influencer? Pertanyaan tersebut semakin relevan karena setiap kementerian telah memiliki perangkat komunikasi publik, termasuk kanal website dan media sosial resmi serta anggaran kehumasan,” ujarnya.

Persoalan berikutnya menyangkut spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu. Dokumen e-purchasing di katalog elektronik mencantumkan langsung kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717. Kondisi ini dinilai berpotensi mempersempit persaingan dengan penyedia jasa lainnya.

ICW juga mempertanyakan keseragaman nilai dua paket pengadaan KKP yang masing-masing mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), dasar penetapan biaya, dan kewajaran nilai kontrak.

Atas temuan tersebut, ICW mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja (KAK), HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta BPKP dan inspektorat jenderal kedua kementerian mengaudit kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas masing-masing instansi.

Selain itu, ICW mendesak LKPP mengevaluasi pengadaan influencer melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan, dan kewajaran harga.

ICW turut meminta Presiden Prabowo menghentikan pengadaan influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan sasaran strategis kementerian. ICW juga mendorong pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan berlangsung.

Terakhir, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya di PT Rans Animasi Indonesia serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

“ICW menuntut Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,” kata Azhim.