Yusril Jelaskan Proses Jika Gibran Resmi Mundur, Prabowo Diminta Ajukan 2 Nama Wapres
JAKARTA (Mtimes) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya.
Menurut Yusril, pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat tersebut, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Hal itu disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres), kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Yusril.
Ia menjelaskan, setelah proses tersebut, MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden yang akan menggantikan Gibran.
Pengajuan tersebut harus disertai dokumen persyaratan pencalonan masing-masing kandidat.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
Selanjutnya, MPR akan menggelar pemilihan untuk menentukan wakil presiden pengganti. Proses pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak MPR menerima surat pengajuan dari Presiden.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelasnya.
Yusril Nilai Langkah Gibran ke PTUN Tidak Perlu
Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga menanggapi rencana Gibran untuk membuktikan keabsahan surat keterangan ijazah SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menilai langkah tersebut tidak lagi diperlukan karena persoalan yang dipersoalkan memiliki materi yang sama dengan perkara yang telah diputus Mahkamah Agung (MA).
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026) pagi.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga memohon agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, permohonan tersebut disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran dan kemungkinan pengisian jabatan wakil presiden masih bergantung pada tahapan konstitusional serta keputusan yang akan diambil Presiden dan lembaga negara terkait.
