Gibran Mundur sebagai Wapres: Saya Niat Mundur, Mohon Diberi Waktu Buktikan di PTUN
JAKARTA (Mtimes) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara langsung soal isu pengunduran dirinya yang menghebohkan publik hari ini, Selasa 10 November 2026.
BACA JUGA:
Usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka yang berlangsung 2,5 jam, Gibran memberikan tanggapan langsung kepada wartawan.
Berikut pernyataan lengkap Gibran yang dikutip dari konferensi pers Istana sore ini:
“Tadi pagi saya sudah bertemu langsung dengan Bapak Presiden Prabowo. Dalam pertemuan itu saya menyatakan niatan untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal dokumen pendidikan saya,” ujar Gibran.
Gibran menegaskan pengunduran diri itu adalah niat pribadinya untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Ini inisiatif saya sendiri. Saya tidak ingin polemik pribadi saya mengganggu kerja Presiden dan pemerintahan. Saya menghormati proses konstitusi yang berjalan di DPR,” kata putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
Namun, Gibran juga meminta kesempatan terakhir untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di jalur pengadilan.
“Saya juga memohon kepada Bapak Presiden untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang saya miliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kalau saya tidak lulus SMA, mana mungkin saya bisa kuliah S1 di Singapura,” tegas Gibran, mengulang pernyataannya pada 7 Oktober lalu.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengkonfirmasi pertemuan tersebut. Ia meluruskan isu bahwa Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Gibran adalah tidak benar.
“Tidak benar Presiden menolak. Bapak Presiden memberikan saran-saran,” kata Prasetyo.
Hingga malam ini, Gibran menegaskan statusnya masih Wakil Presiden aktif. Niat mundur tersebut belum menjadi surat pengunduran diri resmi yang dikirim ke DPR RI.
“Belum ada surat resmi ke DPR. Yang ada niatan. Saya masih bekerja seperti biasa sebagai Wapres,” tutup Gibran.
Jika surat resmi diajukan, maka sesuai Pasal 8 UUD 1945, proses pemberhentian Wapres harus melalui sidang DPR dan MPR.
