Polisi Dalami Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
JAKARTA (Mtimes) – Bareskrim Polri mendalami dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pendalaman ini dilakukan di luar jeratan pasal penyadapan dan UU ITE yang sudah dikenakan kepada empat jenderal polisi yang menjadi tersangka.
BACA JUGA:
“Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut,” kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat dihubungi awak media, Minggu 8 November 2026.
Senada disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Selasa (10/11/2026) bahwa potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman.
Isir mengatakan bahwa proses pendalaman dan penyelidikan akan membutuhkan waktu sehingga ia meminta masyarakat untuk menunggu dan ikut mengawal kasus ini.
“Mari kita sama-sama dukung, kita kawal. Yang ingin kami pastikan, ada tim dipimpin oleh Kabareskrim sedang bekerja,” imbuhnya.
Bukan Sekadar Sadap, Tapi Lumpuhkan Presiden
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu 4 November 2026, menyebut penyidik tidak hanya mendalami perbuatan penyadapan, tapi juga motif untuk melumpuhkan Presiden agar tidak bisa menjalankan pemerintahan.
“Kalau dikatakan untuk membunuh, ya tidak. Tapi mengarah kepada satu keinginan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami,” kata Yusril.
Yusril menyebut pendalaman itu mengarah pada Pasal 191 KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) tentang makar dengan maksud merampas kemerdekaan Presiden/Wapres atau menjadikan Presiden/Wapres tidak mampu menjalankan pemerintahan.
Kepala BIN Muhammad Herindra juga menilai hal yang sama saat ditemui di Istana, Jumat 6 November 2026.
“Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja,” kata Herindra.
Empat Jenderal Jadi Tersangka
Kasus ini diduga berlangsung sejak 2025 dengan memanfaatkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) Polri tanpa prosedur. Sasarannya disebut tidak hanya nomor Presiden Prabowo, tapi juga pejabat negara, politikus, jurnalis, aktivis, hingga pengusaha.
Polri telah menetapkan 4 perwira tinggi sebagai tersangka dalam konferensi pers Selasa 3 November 2026 di Bareskrim:
- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) – eks Kepala Staf Kepresidenan
- Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN) – Kadivkum Polri
- Irjen Eko Hadi Santoso (EH) – eks Dir Narkoba Bareskrim
- Irjen Slamet Uliandi – eks Kadiv TIK Polri
Saat ini mereka masih dijerat Pasal 258 KUHP, Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE tentang akses ilegal dan penghapusan data elektronik. Belum ada penambahan pasal makar.
Presiden Prabowo sendiri telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu 4 November 2026.
Kasus ini juga akan dibahas dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dijadwalkan Kamis 12 November 2026 mendatang.
“Komisi III akan menggelar raker dengan Kapolri untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif,” kata Ketua Komisi III Habiburokhman.
