Menteri Mukhtarudin-Gubernur Ahmad Luthfi Teken MoU, Perkuat Pelindungan Kompetensi Pekerja Migran Jawa Tengah
SEMARANG (Mtimes) – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin bersama Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) tentang penguatan sinergi penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, di Semarang, Kamis 12 November 2026.
BACA JUGA:
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun ekosistem migrasi aman dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama tersebut merupakan implementasi komitmen pemerintah untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam aspek penempatan, pelindungan, pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas pekerja migran.
Mukhtarudin menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Ahmad Luthfi beserta jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan dan komitmen dalam memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Kesempatan hari ini merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami untuk bersama-sama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks pelayanan Pekerja Migran kita, baik pelindungannya, penempatannya, pemberdayaannya maupun peningkatan kapasitasnya,” Menteri ujar Mukhtarudin.
Menurutnya, pembentukan Kementerian P2MI merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat mandat dan tanggung jawab negara dalam mengelola penempatan serta pelindungan Pekerja Migran secara menyeluruh.
Mukhtarudin menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan dua arahan utama kepada Kementerian P2MI. Pertama, memperkuat kualitas pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Kedua, lanjut Menteri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja migran dari kategori lower skill menuju medium-high skill, sehingga mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja formal dan profesional di berbagai negara.
“Program inilah yang akan kita implementasikan melalui SMK Go Global, yang merupakan program Bapak Presiden Prabowo dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Kita ingin meningkatkan kapasitas pekerja migran Indonesia agar dapat mengisi sektor-sektor formal dan profesional di seluruh dunia,” jelas Mukhtarudin.
Dalam kesempatan tersebut, Mukhtarudin juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan program SMK Go Global di Jawa Tengah. Dari kuota sekitar 8.000 peserta, jumlah pendaftar telah mencapai hampir 9.000 orang. Sementara itu, sekitar 5.000 peserta telah mengikuti proses peningkatan kapasitas hingga pelaksanaan batch kedua.
Menteri Mukhtarudin mengatakan program SMK Go Global akan diperluas pada tahun mendatang. Jika pada 2026 target program secara nasional mencapai 32.000 peserta, pada 2027 pemerintah menargetkan peningkatan hingga 140.000 peserta.
“Jawa Tengah berpeluang mendapatkan kuota lebih besar untuk peningkatan kapasitas, baik dalam aspek bahasa, keterampilan teknis maupun sertifikasi. Seluruh program ini dibiayai melalui APBN,” ungkap Mukhtarudin.
Lebih lanjut, Menteri P2MI menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data SISKOP2MI periode 2025 hingga 9 November 2026, Kementerian P2MI telah memfasilitasi sebanyak 613.288 layanan penempatan Pekerja Migran secara nasional. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah berkontribusi sebanyak 127.906 layanan atau sekitar 20,85 persen.
Adapun lima negara tujuan utama pekerja migran asal Jawa Tengah meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang.
Mukhtarudin menyebut sejumlah daerah seperti Cilacap, Brebes, dan Kendal menjadi kantong pekerja migran yang membutuhkan dukungan pelayanan maksimal dari pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, kontribusi pekerja migran tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
“Uang yang dikirimkan pekerja migran langsung kepada keluarga di daerah dapat memperkuat ekonomi rumah tangga, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan UMKM, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” beber Mukhtarudin
Karena itu, Mukhtarudin menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam membangun ekosistem migrasi aman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama antara Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencakup penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, pemetaan serta peminatan calon pekerja migran, pendidikan dan pelatihan, hingga dukungan layanan kesehatan.
Selain itu, kerja sama juga meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana penempatan Pekerja Migran pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya, pertukaran data dan informasi, serta pelayanan pelindungan bagi calon pekerja migran maupun Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, kerja sama tersebut diharapkan dapat mempermudah pengawasan sekaligus memberikan jaminan kepastian dan pelindungan bagi pekerja migran asal Jawa Tengah agar semakin berdaya.
Gubernur menyebut sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi kantong utama pekerja migran. Kabupaten Cilacap tercatat hampir 12.000 orang, Brebes sekitar 6.000 orang, Kendal sekitar 6.000 orang, dan Banyumas sekitar 4.000 orang.
Adapun negara tujuan utama Pekerja Migran asal Jawa Tengah antara lain Taiwan dengan jumlah hampir 21.000 orang, Hong Kong sekitar 18.000 orang, dan Malaysia sekitar 4.000 orang.
Ahmad Luthfi menegaskan, implementasi kesepakatan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait
“Sehingga program penempatan dan pelindungan pekerja migran dapat berjalan secara terintegrasi hingga tingkat desa,” tandas Gubernur.
Ahmad Luthfi berharap pendampingan dan pembinaan dari Kementerian P2MI dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi dan akses pelayanan yang tepat sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Melalui kesepakatan ini, Kementerian P2MI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran sekaligus memastikan masyarakat Jawa Tengah dapat bekerja ke luar negeri secara aman, profesional, bermartabat, dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Menteri Mukhtarudin berharap MoU tersebut tidak sekadar menjadi kesepakatan administratif, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan yang memberikan manfaat langsung bagi pekerja migran dan keluarganya.
“Mari kita wujudkan migrasi aman, rakyat sejahtera, menuju Indonesia maju,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
