Surat Terbuka Forum Guru Besar Indonesia: Secara Hukum Kedudukan Gibran sebagai Wapres Gugur
JAKARTA (Mtimes) – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbuntut desakan moral dari kalangan akademisi. Forum Guru Besar Indonesia merilis surat terbuka bertajuk “Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional” yang mendesak Gibran mundur.
BACA JUGA:
Mereka menyoroti fakta hukum publik yang bersifat final dan mengikat (inkracht van gewijsde), yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 742 K/TUN/2026 bertanggal 30 Oktober 2026.
MA tegas menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka (Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019) tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan dokumen tersebut untuk ditarik dan dimusnahkan.
“Secara materiil hukum tata negara dan hukum administrasi negara, status “batal demi hukum” berarti dokumen tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Konsekuensi yuridisnya bersifat absolut. Dikarenakan syarat formil kepesertaan pemilu telah gugur, maka keabsahan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI secara hukum ikut gugur,” demikian pernyataan sikap Forum Guru Besar Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 November 2026.
Forum Guru Besar Indonesia menekankan tidak dapat menoleransi seorang pejabat negara bertindak atas nama jabatan tertinggi kedua negara menggunakan basis dokumen ilegal yang disengaja. Sebab, hal itu merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip rule of law.
Kondisi cacat yuridis itu dinilai akan mendelegitimasi pemerintah, berpotensi membangkitkan pembangkangan sipil, dan merusak reputasi Indonesia di dunia internasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut tidak boleh tersandera dan terbebani oleh krisis hukum personal yang melekat pada figur Wakil Presiden.
Oleh karena itu, demi menyelamatkan konstitusi serta memastikan pemerintahan memiliki legitimasi yang kuat dan bersih dari cacat hukum, mereka menyampaikan tiga sikap.
Pertama, penyelamatan muruah pemerintahan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak dan mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan ketatanegaraan yang berani dan tegas.
Persoalan hukum formil Wakil Presiden disebut harus dipisahkan dari tubuh eksekutif, agar tidak melumpuhkan fokus kabinet dan tidak menguras energi bangsa dalam polemik etika-hukum yang tidak berujung.
Kedua, segera gunakan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh DPR RI. Mereka mendesak dan mendukung DPR RI untuk segera menginisiasi HMP atas dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD NRI 1945.
Ketiga, kenegarawanan pemimpin koalisi sedang diuji mengingat posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan Pemimpin Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Mereka menuntut komitmen kebangsaan Presiden untuk menggunakan dan menggerakkan kekuatan koalisi mayoritas di DPR RI demi menegakkan hukum konstitusi.
Mereka berpandangan hukum tidak mengenal kompromi politik dalam hal keabsahan syarat jabatan publik. Mereka meyakini penyelesaian masalah ini melalui koridor konstitusional yang transparan akan membersihkan, memperkuat, dan mengukuhkan fondasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat dan dunia.
“Bagi kami, kehormatan negara ditentukan oleh keberanian lembaga-lembaganya untuk tunduk pada hukum, bersikap transparan, dan mengoreksi kekeliruan melalui mekanisme konstitusional,” demikian sikap Forum Guru Besar Indonesia, seperti dilansir dari metrotvnews.com.
Surat Terbuka ini dibuat sebagai wujud tanggung jawab ilmiah dan moral demi tegaknya keadilan dan konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berikut inisiator yang menyatakan sikap dalam Forum Guru Besar Indonesia ini:
1. Prof. M. Din Syamsuddin
2. Prof. Ryaas Rasyid
3. Prof. Nuhfil Hanani
4. Prof. Fasli Jalal
5. Prof. Komaruddin Hidayat
6. Prof. Ganjar Kurnia
7. Prof. Amran Razak
8. Prof. La Ode M. Aslan
9. Prof. Rochmat Wahab
10. Prof. Connie Rahakundini Bakrie
11. Prof. Didin S. Damanhuri
12. Prof. Nandang Sutrisno
13. Prof. Idrus Paturusi
14. Prof. Fathul Wahid
15. Prof. Lukman Hakim
16. Prof. Rizal E. Halim
17. Prof. Al Makin
18. Prof. Didin Saripudin
