Nama Aria Wangsakara Diabadikan, Nasib Rakyat Justru Dipertanyakan
JAKARTA, (Mtimes) – Sejarah Tangerang tidak hanya mencatat batu, benteng, dan peperangan. Di dalamnya ada keberanian, prinsip, serta pengorbanan Raden Aria Wangsakara. Namun, setelah pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya, satu pertanyaan layak diajukan: sudahkah para pejabat Kabupaten Tangerang meneladani perjuangannya?
Aria Wangsakara bukan sekadar tokoh dari masa lalu. Pada 1632, ia meninggalkan Sumedang Larang karena menolak keputusan keluarganya yang memilih bekerja sama dengan VOC. Bersama para pengikutnya, ia kemudian membuka permukiman di tepian Sungai Cisadane atas mandat Kesultanan Banten.
Di Lengkong, Aria Wangsakara membangun kehidupan masyarakat. Ia mengembangkan pertanian, mendirikan pesantren, dan memperkuat pertahanan wilayah. Baginya, kekuasaan bukan sekadar tentang siapa yang memerintah, melainkan bagaimana pemimpin melindungi masyarakat dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik.
Pada 1658–1659, Sultan Ageng Tirtayasa memberinya mandat untuk memimpin perlawanan terhadap VOC. Perjuangan tersebut kemudian berujung pada perjanjian damai yang berlangsung pada 5 Juli 1659. Pemerintah Indonesia akhirnya menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Aria Wangsakara pada 10 November 2021.
Dari perjalanan hidupnya, ada sejumlah nilai yang patut kita renungkan: keteguhan memegang prinsip, keberpihakan kepada rakyat, dan keberanian menolak kepentingan yang merugikan masyarakat.
Namun, apakah nilai-nilai tersebut sudah menjadi kompas moral bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tangerang hari ini?
Lihat saja persoalan pengelolaan sampah. Pada Januari 2026, DPRD bersama Bupati Tangerang menyetujui perubahan peraturan pajak dan retribusi daerah. Kebijakan terkait retribusi persampahan kemudian memunculkan pertanyaan dari warga, terutama karena pelayanan pengangkutan sampah dinilai belum optimal.
Warga Pasar Kemis, misalnya, mengeluhkan tumpukan sampah sekaligus mempertanyakan kenaikan pungutan ketika pemerintah belum membenahi kualitas pelayanan.
Persoalannya bukan sekadar boleh atau tidaknya pemerintah memungut retribusi. Pemerintah memang membutuhkan anggaran untuk membiayai pelayanan publik. Namun, keadilan mengharuskan pemerintah menyeimbangkan kewajiban warga membayar dengan tanggung jawab memberikan pelayanan yang layak.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang pada Maret 2026 menunjukkan, timbulan sampah diperkirakan mencapai 2.700 ton per hari. Sementara itu, kemampuan pengangkutan baru berkisar 1.200–1.300 ton per hari. Artinya, pemerintah masih menghadapi kesenjangan besar dalam menangani persoalan sampah.
Di sinilah keteladanan seorang pemimpin mendapat ujian sesungguhnya. Bukan melalui banyaknya spanduk, seremoni, atau pidato tentang kepahlawanan, melainkan melalui keberanian menyelesaikan persoalan mendasar yang setiap hari masyarakat hadapi.
Aria Wangsakara dahulu menghadapi kekuatan kolonial yang mengancam kedaulatan wilayah. Sementara itu, pejabat hari ini menghadapi tantangan berbeda, mulai dari persoalan birokrasi, kepentingan ekonomi, ketimpangan pelayanan, hingga tuntutan keadilan sosial.
Keduanya memang tidak bisa disamakan begitu saja. Namun, semangat untuk berpihak kepada rakyat tetap relevan melintasi zaman.
Jangan sampai Aria Wangsakara hanya menjadi nama jalan, nama gedung, atau sekadar materi upacara setiap peringatan Hari Pahlawan. Sebab, menghormati pahlawan bukan hanya soal merawat makam dan mengulang kisah perjuangannya.
Keteladanan justru dimulai ketika pejabat berani menempatkan kepentingan masyarakat di atas kenyamanan kekuasaan.
Tangerang tidak kekurangan cerita kepahlawanan. Namun, ada satu hal yang masih layak dipertanyakan: apakah para pemegang kekuasaan hari ini benar-benar memiliki keberanian untuk mewarisi nilai-nilai perjuangan Aria Wangsakara?
