UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, KP2MI Terima Mandat Baru Perkuat Tata Kelola Pemagangan Luar Negeri
BACA JUGA:
JAKARTA (Mtimes) – Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa mandat baru bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani mengatakan, mandat itu hadir di Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan kewenangan pemberian izin pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia kini menjadi tugas kementeriannya.
Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi langkah penting memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri, khususnya dalam aspek perizinan dan pelindungan peserta.
“Dalam Pasal 40 UU 27 Tahun 2026, kewenangan perizinan pemagangan di luar negeri secara resmi menjadi domain Kementerian P2MI. Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik, terutama untuk memastikan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri berlangsung secara tertib, aman, dan memberikan pelindungan bagi pesertanya,” ujar Christina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, pengalihan kewenangan tersebut akan melalui masa transisi selama satu tahun.
Dalam periode tersebut, lanjut dia, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri masih dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan sembari dilakukan proses penyiapan dan serah terima kewenangan kepada Kementerian P2MI.
“Proses transisi itu ditargetkan rampung paling lambat pada 28 Oktober 2027. Dengan demikian, kedua kementerian akan melakukan koordinasi agar proses peralihan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri,” jelas politisi Partai Golkar ini.
Ditambahkannya, Kementerian P2MI akan mempersiapkan proses pengalihan ini secara bertahap dan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun yang terpenting, kata dia, selama masa transisi, masyarakat tetap mendapatkan kepastian layanan.
“Ke depan, kami ingin tata kelola pemagangan luar negeri semakin kuat, dengan pelindungan peserta yang menjadi perhatian utama sejak proses persiapan hingga pelaksanaan pemagangan,” imbuh Christina Aryani.
